Pasokan Air Menipis, Petani Diminta Selektif Tanam dan Manfaatkan Bantuan Pompa

RRI.CO.ID, Kupang – Ketersediaan air menjadi perhatian serius dalam menghadapi musim tanam 2026/2027 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan petugas pertanian untuk meminta petani lebih selektif menentukan waktu dan jenis tanaman agar risiko gagal tanam maupun gagal panen dapat ditekan.

Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengatakan informasi iklim dari BMKG menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan strategi pertanian. Berdasarkan informasi BMKG yang dirilis 30 September, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari-Februari, sementara awal musim hujan datang lebih lambat dan berakhir lebih cepat.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi petani, terutama di wilayah yang mengandalkan air hujan. Sebab, sejumlah komoditas membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan hingga panen.

“Kalau musim hujan datang terlambat dan pulangnya cepat, maka masa optimalnya hanya sekitar dua sampai tiga bulan. Karena itu kita harus punya strategi bagaimana mengelola air sebaik mungkin,” ujar Asmat saat ditemui RRI, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurutnya, pengelolaan air menjadi sangat penting karena sebagian besar lahan pertanian di NTT merupakan lahan kering. Air hujan menjadi sumber utama bagi tanaman pangan seperti padi lahan kering dan jagung.

Petani juga diminta memanfaatkan informasi peringatan dini BMKG, mulai dari prakiraan harian, mingguan, dasarian hingga prakiraan tiga bulan ke depan. Informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk mempercepat waktu tanam, memilih komoditas berumur pendek, serta menentukan lokasi yang memiliki sumber air memadai.

Asmat menegaskan, mengejar target luas tanam tanpa mempertimbangkan ketersediaan air justru berisiko menimbulkan kerugian lebih besar. “Kalau kita mengejar target tetapi akhirnya gagal panen, kerugiannya menjadi dobel. Karena itu perlu selektif menentukan lokasi dan jenis tanaman,” katanya.

Sementara itu, Pada Kesempatan yang sama Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Simon Banoet, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu petani menghadapi kekeringan, salah satunya melalui bantuan pompa air. Petani yang lahannya mengalami kekeringan dapat mengajukan bantuan atau peminjaman mesin pompa melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Namun, bantuan pompa tidak serta-merta diberikan kepada semua lahan. Salah satu syarat utama adalah harus tersedia sumber air yang dapat dipompa.

“Kalau ada sumber airnya, tetapi air tidak berjalan di saluran atau air permukaan tidak sampai ke lahan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa,” kata Simon.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga memiliki persyaratan teknis. Selain sumber air yang jelas, kelompok tani dan status lahannya harus jelas serta tidak bermasalah.

“Bantuan pemerintah ada, tetapi harus memenuhi juknis. Tidak bisa asal meminta. Harus ada sumber air, kelompok taninya jelas dan lahannya tidak bermasalah,” katanya.

Simon mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pihak terkait untuk memetakan wilayah yang masih memiliki ketersediaan air yang cukup untuk pertanaman. Sejumlah wilayah di NTT diketahui mulai mengalami kesulitan air.

Di beberapa daerah, bahkan telah dilakukan pengaturan distribusi air dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah irigasi.

Untuk Bendungan Raknamo, misalnya, distribusi air sementara dihentikan setelah adanya kesepakatan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), karena debit air yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan. Sementara Bendungan Tilong masih dibuka dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air.

Simon menegaskan, ketika ketersediaan air terbatas, kebutuhan air bersih untuk masyarakat menjadi prioritas. Para petani juga diingatkan agar tidak hanya mengandalkan tanda-tanda alam atau kebiasaan musim sebelumnya dalam menentukan waktu tanam.

Asmat Kurniawati Karim mencontohkan pengalaman petani di Kabupaten Kupang. Petani yang mengikuti rekomendasi petugas dan memilih komoditas yang sesuai dengan kondisi air mampu menghindari risiko gagal panen.

Sebaliknya, sebagian petani yang tetap menanam padi di tengah keterbatasan air harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli BBM dan memompa air. Akibatnya, biaya produksi meningkat sementara hasil yang diperoleh tidak optimal.

“Petani itu sebenarnya manajer di lahannya sendiri. Kami memberikan informasi dan rekomendasi, tetapi keputusan akhirnya tetap ada pada petani,” ujar Asmat. Karena itu, petani diimbau memanfaatkan informasi BMKG, berkonsultasi dengan PPL, serta mengajukan bantuan sarana pengairan apabila memenuhi persyaratan. Selain pompa, pemerintah juga memiliki sejumlah program terkait pengelolaan air dan konservasi, seperti irigasi perpompaan, pembangunan embung dan kegiatan konservasi lainnya.

Sumber : RRI Kupang