DistanKP NTT Ikuti FGD Tata Kelola Infrastruktur BAKTI, Bahas Keberlanjutan Layanan Publik

Kupang – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi penyelamatan proyek infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berlangsung di Hotel Amaris Kupang, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini membahas tata kelola infrastruktur publik yang terdampak persoalan hukum, termasuk upaya menjaga keberlanjutan proyek serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat.

FGD menjadi ruang diskusi bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan, pengalaman, serta masukan terkait penguatan tata kelola infrastruktur. Pembahasan mencakup infrastruktur digital dan perspektif tata kelola infrastruktur nondigital, dengan perhatian khusus pada keberlanjutan proyek telekomunikasi BAKTI.

Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan Infrastruktur

Salah satu fokus utama FGD adalah bagaimana persoalan hukum yang memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur dapat ditangani tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik.

Pembahasan diarahkan pada identifikasi dampak terhadap pelaksanaan proyek, hambatan administratif dan teknis, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta alternatif strategi pemulihan infrastruktur yang tetap memperhatikan ketentuan hukum.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur telekomunikasi, keberadaan jaringan Base Transceiver Station (BTS) 4G memiliki peran penting dalam memperluas akses komunikasi dan layanan digital, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sejalan dengan kebutuhan keberlanjutan layanan tersebut, BAKTI pada tahun 2026 memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur BTS yang telah beroperasi serta relokasi pada lokasi yang membutuhkan. Upaya ini menjadi bagian dari perhatian terhadap keberfungsian jaringan telekomunikasi di tengah berbagai tantangan pembangunan infrastruktur.

Melalui FGD ini, masukan dari pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung penyusunan rekomendasi strategis mengenai tata kelola, pengawasan, dan keberlanjutan proyek infrastruktur publik yang terdampak persoalan hukum.

Konektivitas Digital Mendukung Pembangunan Pertanian NTT

Keikutsertaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam forum ini berkaitan dengan pentingnya dukungan infrastruktur telekomunikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan sektor pertanian.

Sebagai provinsi kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam, NTT membutuhkan akses komunikasi dan informasi yang memadai untuk mendukung koordinasi pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengembangan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.

Dalam sektor pertanian, ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari pelaporan dan pengelolaan data pertanian, penyampaian informasi kepada petani dan penyuluh, pemantauan perkembangan komoditas, hingga perluasan akses informasi pasar dan pemasaran hasil pertanian.

Konektivitas yang semakin baik juga membuka peluang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pertanian dan memperkuat hubungan antara sentra produksi, pelaku usaha, dan pasar.

Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital serta pemerataan manfaat pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

Melalui keterlibatan berbagai instansi dalam FGD ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pelayanan publik sekaligus memperkuat pemanfaatan infrastruktur digital bagi pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perekonomian masyarakat NTT.