Pemprov NTT Bahas RAPBD 2027 dan Tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD

KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama DPRD Provinsi NTT melaksanakan Rapat Paripurna yang membahas tanggapan pemerintah terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin (9/11/2026), sebagai bagian dari proses pembahasan kebijakan anggaran dan regulasi daerah.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, SP.

Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam membahas arah kebijakan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta penyusunan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembahasan RAPBD 2027 dan Tiga Ranperda

Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan dan penjelasan terkait rancangan kebijakan anggaran yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan pada tahun mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD pada 19 Oktober 2026. Rancangan tersebut memuat rencana pendapatan daerah sebesar Rp5,21 triliun, dengan perhatian pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Selain RAPBD, rangkaian persidangan DPRD Provinsi NTT juga membahas tiga Ranperda yang sebelumnya telah diajukan pemerintah daerah pada 2 November 2026. Ketiganya berkaitan dengan penggalangan, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial masyarakat untuk penanganan fakir miskin; penyelenggaraan keolahragaan; serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pembahasan berbagai rancangan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan landasan penganggaran dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan DPRD

Kehadiran Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari keterlibatan perangkat daerah dalam mengikuti proses penyusunan kebijakan dan penganggaran di tingkat provinsi.

Bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan, perencanaan anggaran yang tepat menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program pembangunan, mulai dari peningkatan produksi pertanian, pengembangan komoditas unggulan daerah, hingga penguatan ketersediaan dan distribusi pangan.

Penyelarasan program dan kebijakan anggaran juga diperlukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan sarana dan prasarana produksi, serta penguatan keterhubungan antara sentra produksi dan pasar. Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi petani maupun masyarakat.

Melalui Rapat Paripurna ini, Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD terus menjalankan fungsi masing-masing dalam proses pembahasan anggaran dan pembentukan peraturan daerah. Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi bagian penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.