Gubernur NTT Pertanyakan Realisasi PAD 2026, OPD Pemprov Ramai-ramai Rapat

KUPANG, VICTORYNEWS – Gubernur NTT Melki Laka Lena awal November lalu, telah menginstruksikan seluruh organisasi prangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) untuk segera mempercepatan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) jelang penutupan tahun 2026.

Instruksi tegas Gubernur Melki itu, mengacu pada fakta bahwa hingga awal November 2026, realisasi PAD masih jauh dari target. Data per 9 November 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp 1,01 Triliun atau 36,98% dari target Rp 2,73 Triliun. Padahal, sisa waktu tahun anggaran 2026 tinggal hitungan minggu.

Tak menunggu lama, seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT pun ambil sikap. Para kepala OPD, langsung menggelar rapat internal di masing-masing dinas dan badan.

Agenda utama rapat adalah membedah satu per satu sumber PAD: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga lain-lain PAD yang sah.

Beberapa OPD yang memiliki target pajak dan retribusi besar menjadi sorotan utama. Sebab, realisasi retribusi daerah hingga Juli 2026 baru mencapai 16,40% dari target Rp405,45 Miliar. Sementara lain-lain PAD yang sah baru 8,26%.

Selasa (10/11/2026) pagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTT bergerak cepat menggelar Rapat Evaluasi Realisasi PAD. Rapat dipimpin Kepala Disdikbud Ambrosius Kodo didampingi Sekretaris Dinas, Hilarius Da Silva yang dihadiri seluruh pejabat eselon dan staf pengampu unit pengelola PAD Disdikbud NTT.

Disdikbud NTT yang mengelola total anggaran sebesar Rp2,42 triliun tersebut, membahas penyesuaian Target PAD dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp1,7 Miliar. Dan realisasi pencapaian PAD Disdikbud NTT saat ini telah menyentuh angka 91,27%.

Kepala Disdikbud Ambrosius Kodo dalam rapat itu menegaskan kepada seluruh unit pengelola untuk segera merumuskan pemetaan potensi dan langkah konkrit demi mengejar sisa kekurangan target menuju capaian 100% sebelum akhir tahun anggaran.

Hal yang sama juga dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Dipimpin Kepala Dinasnya Joaz Bily Oemboe Wanda, rapat membahas sejauh mana realisasi PAD dari target Rp5 miliar.

Sebagai gambaran, dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2025, tercatat realisasi pendapatan sebesar Rp1.747.679.075 atau 31,78 persen dari target Rp5,5 miliar.

Realisasi PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT terbesar, berasal dari retribusi penjualan hasil usaha, disusul retribusi pemakaian alat dan mesin pertanian.

Pada Senin (9/11/2026), Sekretaris Dinas Sosial Jusuf E. Ottemusu memengikuti rapat Pimpinan OPD bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dengan agenda evaluasi realisasi belanja dan pendapatan daerah hingga 6 November 2026.

Rapat digelar untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala, serta mendorong percepatan realisasi program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Target PAD Pemprov NTT 2026 memang terbilang berani. Dari realisasi 2025 yang hanya sekitar Rp1,03 Triliun dari target Rp 1,7 Triliun, Pemprov NTT mematok target melonjak menjadi Rp 2,8 Triliun pada 2026. Target itu kemudian disesuaikan menjadi Rp 2,73 Triliun dan kemudian di APBD Perubahan menjadi Rp2,1 triliun.

Penyesuaian target ini sebanyak dua kali dalam Tahun Anggaran 2026 dinilai harus menjadi perhatian serius. Terutama dalam aspek perencanaan dan kemampuan perangkat daerah mencapai target yang telah ditetapkan.

 “Pemerintah berniat dari Rp2,8 triliun ke Rp2,7 triliun, lalu dari Rp2,7 triliun ke Rp2,1 triliun di dalam tahun yang sama,” kata anggota Komisi III DPRD NTT, Yohanes Rumat.

Menurutnya, secara rasional penyesuaian target dapat diterima apabila memang didasarkan pada kondisi ekonomi dan kemampuan riil daerah. Namun, hal tersebut juga perlu menjadi momentum untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Secara rasional kita terima penurunan itu karena kondisi, tetapi planning sebuah provinsi janganlah sampai membuat kita malu. DPRD ikut malu, pemerintah sebagai eksekutif juga ikut malu,” ujarnya.

Yohanes berharap kondisi tersebut tidak hanya diselesaikan dengan menurunkan target, tetapi diikuti evaluasi terhadap kinerja OPD yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah. Setiap OPD perlu didorong untuk bekerja lebih optimal dalam menggali sumber-sumber PAD yang menjadi kewenangannya. “Kalau target diturunkan, maka semua OPD harus digerakkan. OPD yang kinerjanya belum optimal harus dievaluasi,” katanya.

sumber : victorynews