Dinas Pertanian NTT Dampingi Bapanas Cek Stok Beras Bulog Alak dan RPK di Kota Kupang

KUPANG, 3 NOVEMBER 2026 – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mendampingi Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan ketersediaan stok beras di Gudang Penyangga Perum Bulog Alak dan Rumah Pangan Kita (RPK) Adit di Kota Kupang, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan cadangan pangan, kelancaran distribusi beras, serta pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat.

Pemantauan mencakup pemeriksaan kondisi persediaan beras di gudang, kesiapan penyaluran bantuan pangan, serta pengawasan produk beras yang diperdagangkan melalui mitra Bulog.

Stok Beras Bulog Alak Capai 5.500 Ton

Berdasarkan hasil pemantauan, Gudang Penyangga Bulog Alak memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 17.500 ton, dengan posisi stok beras yang tersedia pada 3 November 2026 mencapai 5.500 ton.

Selain memeriksa persediaan yang telah tersimpan, tim juga memantau aktivitas bongkar muat beras untuk mendukung kebutuhan program Bantuan Pangan periode Oktober–Desember 2026 dan penyaluran beras SPHP. Pada saat pemeriksaan, terdapat proses bongkar muat pasokan beras yang dilaporkan melibatkan 18 kontainer.

Gudang Bulog Alak juga tercatat menyiapkan stok beras sebanyak 300 ton untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang berada dalam kondisi siap disalurkan.

Sementara itu, tersedia pula stok minyak goreng Minyakita sebanyak 295 liter yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan distribusi pangan, termasuk menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Ketersediaan cadangan pangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan beras dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan konsumsi dan aktivitas distribusi pangan perlu mendapat perhatian.

Pemantauan gudang juga memberikan gambaran mengenai kesiapan sarana penyimpanan dan pengelolaan logistik dalam mendukung distribusi pangan di wilayah NTT.

Pengawasan Beras SPHP hingga Pemeriksaan Izin Edar

Setelah melakukan peninjauan di Gudang Bulog Alak, rombongan melanjutkan kunjungan ke Rumah Pangan Kita (RPK) Adit di Kota Kupang.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan beras SPHP yang disalurkan melalui mitra Bulog tetap sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi kondisi produk maupun tata kelola penyalurannya.

Salah satu perhatian dalam pemantauan adalah pencegahan praktik pencampuran atau pengoplosan beras SPHP dengan jenis beras lainnya. Pengawasan diperlukan agar kualitas dan tujuan penyaluran beras SPHP tetap terjaga sehingga masyarakat memperoleh produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kunjungan tersebut, tim juga menemukan produk beras premium asal Sulawesi Selatan yang berdasarkan pemeriksaan awal dilaporkan belum dilengkapi izin edar.

Temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk memastikan kelengkapan dokumen perizinan dan kesesuaian produk dengan ketentuan keamanan serta mutu pangan segar asal tumbuhan.

Tindak lanjut ini menjadi bagian dari upaya pengawasan peredaran pangan guna melindungi konsumen, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan menjaga kualitas produk pangan yang dipasarkan di NTT.

Perkuat Ketersediaan dan Keamanan Pangan Masyarakat

Pemantauan bersama Bapanas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi cadangan beras pemerintah serta pengawasan distribusi sampai ke tingkat konsumen.

Program SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Sementara itu, program bantuan pangan berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga penerima manfaat.

Bagi NTT yang memiliki tantangan geografis antarpulau, pengelolaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam memastikan pasokan pangan tersedia secara berkelanjutan.

Karena itu, koordinasi antara Bapanas, Perum Bulog, pemerintah daerah, dan mitra distribusi perlu terus diperkuat. Pengelolaan logistik yang efisien diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, mendukung keterjangkauan harga, serta meningkatkan kualitas pelayanan pangan kepada masyarakat.

Di sisi lain, penguatan pengawasan pangan juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan produksi pertanian lokal. Dengan demikian, ketersediaan pangan di NTT tidak hanya didukung oleh kelancaran distribusi antardaerah, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas produksi dan pemanfaatan hasil pertanian masyarakat setempat.

Melalui pemantauan langsung di gudang dan jaringan distribusi pada 3 November 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT bersama Bapanas dan Perum Bulog memperkuat koordinasi untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan pangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan NTT yang tangguh dan berkelanjutan.