DistanKP NTT Terima Kunjungan BPLIP Mataram dan BRMP, Bahas Monev Lahan dan Irigasi Pertanian 2026

KUPANG – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DistanKP NTT) melalui Kepala Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PSP2HP) bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (KPP) menerima kunjungan kerja tim Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram bersama tim BRMP dalam rangka koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan lahan dan irigasi pertanian Tahun Anggaran 2026.

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pengelolaan lahan serta irigasi pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan pertanian, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan dan dukungan infrastruktur air bagi kegiatan usaha tani.

Melalui pertemuan ini, DistanKP NTT bersama tim BPLIP Mataram dan BRMP membangun koordinasi terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2026. Monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program, mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut, serta mendukung ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan kondisi di lapangan.

Evaluasi Program Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026

Pengelolaan lahan dan irigasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di NTT. Ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal perlu diimbangi dengan dukungan sumber air dan jaringan irigasi yang memadai agar kegiatan budidaya dapat berlangsung secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program pertanian Tahun Anggaran 2026, sejumlah kegiatan prioritas di NTT berkaitan dengan optimasi lahan, Cetak Sawah Rakyat (CSR), pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi, pembangunan bangunan konservasi, irigasi perpompaan, serta irigasi perpipaan.

Program-program tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari pembahasan BPLIP Kelas II Mataram bersama Kejaksaan Tinggi NTT pada 3 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, BPLIP memaparkan perkembangan program CSR yang saat itu mencakup 15 paket pekerjaan dengan total luasan 4.634,77 hektare. Data tersebut merupakan gambaran perkembangan program pada Juni 2026, bukan hasil evaluasi terbaru dalam kunjungan kerja ini.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas II Mataram memiliki tugas dalam pengelolaan dan pengembangan lahan serta irigasi tersier pertanian. Wilayah kerjanya mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Keterlibatan BPLIP dalam koordinasi dengan DistanKP NTT menjadi bagian penting dalam menghubungkan pelaksanaan program di daerah dengan aspek perencanaan teknis, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi yang menjadi kewenangan instansi tersebut.

Sementara itu, koordinasi bersama BRMP turut mendukung penguatan aspek teknis dan penerapan teknologi pertanian. Kolaborasi antarlembaga diperlukan agar kegiatan pengembangan lahan tidak hanya memperhatikan penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga kesiapan pemanfaatannya bagi kegiatan produksi pertanian.

Perkuat Pengawasan dan Kesiapan Infrastruktur Pertanian

Monitoring dan evaluasi kegiatan lahan serta irigasi pertanian memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan petani.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan, berbagai aspek perlu diperhatikan, mulai dari kesesuaian lokasi, kondisi lahan, ketersediaan sumber air, jaringan irigasi, hingga kesiapan sarana pendukung pertanian. Kesesuaian antara perencanaan dan kondisi lapangan menjadi faktor penting agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan proses pengembangan Cetak Sawah Rakyat di NTT. Berdasarkan publikasi BRMP NTT pada Maret 2026, penyempurnaan dokumen Survei, Investigasi, dan Desain (SID) menjadi salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan konstruksi sawah baru. Dalam proses tersebut, keakuratan data luasan lahan, keberadaan sumber air, jaringan irigasi tersier, serta akses jalan usaha tani menjadi perhatian teknis.

Perhatian terhadap kesiapan lahan dan sumber air juga terlihat dalam kegiatan monitoring DistanKP NTT terhadap program Cetak Sawah Rakyat di Desa Oebelo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan penataan lahan sekaligus kondisi saluran air yang berpotensi mendukung pengairan areal sawah.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga kesiapan pemanfaatan infrastruktur pertanian.

Bagi NTT yang memiliki karakteristik wilayah dan ketersediaan sumber daya air yang beragam, pengembangan infrastruktur pertanian perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap lokasi. Dukungan irigasi yang tepat dapat membantu petani dalam mengelola jadwal tanam, meningkatkan pemanfaatan lahan, dan mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan.

Di sisi lain, pengembangan lahan pertanian juga perlu didukung dengan ketersediaan benih, sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan penyuluh agar lahan yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan secara produktif.

Karena itu, koordinasi monitoring dan evaluasi antara DistanKP NTT, BPLIP Mataram, dan BRMP diharapkan dapat memperkuat keterpaduan pelaksanaan program, termasuk dalam penyelarasan informasi, pemantauan perkembangan kegiatan, serta penentuan kebutuhan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengelolaan lahan dan irigasi yang efektif diharapkan dapat mendukung peningkatan luas dan intensitas pertanaman, memperkuat produksi pangan lokal, serta membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian NTT yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.