FAPE-PS 2027 Didorong Perkuat Pangan dan Ekonomi Masyarakat NTT

KUPANG – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Persiapan Kegiatan Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) Tahun Anggaran 2027 di Sotis Hotel Kupang. Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan program melalui penyelarasan rencana kegiatan, lokasi, komoditas, serta dukungan teknis dan kelembagaan.

Persiapan sejak awal diperlukan agar pelaksanaan FAPE-PS 2027 dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kondisi lahan, potensi komoditas, dan kesiapan kelompok masyarakat. Koordinasi juga penting untuk memastikan pembagian peran serta keterpaduan program antara sektor pertanian, kehutanan, dan unsur terkait lainnya.

Rapat tersebut membahas sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari kesiapan lokasi, penentuan komoditas yang sesuai, kebutuhan pendampingan, hingga penguatan kelembagaan kelompok. Setiap tahapan perlu direncanakan secara cermat agar kegiatan yang dilaksanakan nantinya tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Mengintegrasikan Pangan, Kehutanan, dan Potensi Energi

FAPE-PS menggunakan pendekatan agroforestri yang mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan dalam satu sistem pengelolaan lahan. Potensi pengembangan tanaman penghasil energi juga dapat menjadi bagian dari perencanaan sesuai kesesuaian lahan dan kebutuhan wilayah.

Melalui pola tersebut, pemanfaatan lahan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga memberikan manfaat jangka menengah dan panjang dari tanaman kehutanan maupun komoditas potensial lainnya. Keragaman tanaman dapat memperluas sumber produksi dan pendapatan masyarakat sekaligus membantu menjaga fungsi lingkungan.

Dalam konteks nasional, Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa agroforestri pada areal perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan kelestarian kawasan.

Pendekatan ini sejalan dengan kondisi NTT yang memiliki keragaman potensi lahan dan komoditas. Karena itu, pemilihan tanaman perlu mempertimbangkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan air, pola usaha tani masyarakat, kemampuan kelompok, peluang pengolahan hasil, dan akses pasar.

Lokasi, luas lahan, kelompok penerima, serta komoditas FAPE-PS 2027 di NTT masih berada dalam tahap pembahasan dan penyelarasan. Rapat persiapan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap usulan didukung informasi lapangan dan rencana pelaksanaan yang memadai.

Memperkuat Produktivitas dan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan FAPE-PS diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang mengelola kawasan perhutanan sosial. Pemanfaatan lahan secara terpadu dapat membantu meningkatkan produksi pangan, memperluas sumber pendapatan, dan mendorong tumbuhnya usaha berbasis hasil pertanian maupun kehutanan.

Dukungan teknis dan kelembagaan diperlukan agar kegiatan tidak hanya berhenti pada tahap penanaman. Pendampingan budidaya, penerapan teknologi yang sesuai, pengelolaan pascapanen, penguatan organisasi kelompok, serta pengembangan kemitraan pemasaran menjadi bagian penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan.

Perencanaan berbasis potensi wilayah juga dapat membuka peluang bagi hasil produksi masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran. Langkah tersebut diharapkan membantu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat posisi kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Program Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari. Karena itu, keterlibatan kelompok masyarakat, pendamping, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program.

Melalui rapat persiapan di Kupang, koordinasi antarpihak mulai diperkuat untuk membangun dasar pelaksanaan FAPE-PS 2027 yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah. Kolaborasi sektor pertanian dan kehutanan diharapkan mendukung ketahanan pangan, produktivitas lahan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.