Pemprov NTT Bahas Pergeseran Anggaran BTT untuk Percepatan Pemulihan Pascagempa Flores
Kupang, 15 Oktober 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan rapat tindak lanjut penanganan pascagempa bumi di Flores, Kamis (15/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Rapat yang berlangsung pukul 13.30–16.00 WITA tersebut membahas pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana pada masa transisi darurat menuju pemulihan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTT bersama perwakilan tujuh perangkat daerah penerima bantuan BTT. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan anggaran, penjabaran program dan kegiatan, serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam mendukung proses pemulihan wilayah terdampak gempa bumi di Flores.
Rapat tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan rencana perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait penyesuaian penganggaran untuk kebutuhan penanganan pascabencana.
Perkuat Perencanaan Anggaran dan Kesiapan Program Pemulihan
Dalam rapat tersebut, setiap perangkat daerah penerima bantuan BTT diminta menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan penanganan dampak gempa bumi di Flores.
Penjabaran ini diperlukan untuk memperjelas kebutuhan anggaran pada masing-masing perangkat daerah sekaligus memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Selain membahas rencana penggunaan anggaran, rapat juga mengidentifikasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi perangkat daerah. Pembahasan tersebut menjadi bahan koordinasi untuk menentukan langkah tindak lanjut sehingga pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan lebih terarah.
Pergeseran anggaran BTT merupakan salah satu mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kebutuhan darurat maupun keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan bersama TAPD, penyesuaian anggaran diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Mendukung Transisi Darurat Menuju Pemulihan Pascagempa
Rapat ini sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam mempersiapkan proses pemulihan wilayah Flores setelah bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang berdampak pada sejumlah kabupaten.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan gempa bumi Flores pada 26 September 2026. Pertemuan tersebut membahas penyesuaian status tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Tujuh kabupaten yang menjadi perhatian dalam penanganan bencana tersebut meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Peralihan dari masa tanggap darurat menuju pemulihan membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam konteks pembangunan daerah, proses pemulihan juga berkaitan dengan upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk keberlangsungan kegiatan produktif serta akses terhadap pelayanan dasar di wilayah terdampak.
Karena itu, penyelarasan antara kebutuhan lapangan dan dukungan anggaran menjadi penting agar program pemulihan dapat memberikan manfaat secara bertahap dan berkelanjutan.
Kolaborasi Perangkat Daerah untuk Pemulihan Flores
Keterlibatan TAPD dan tujuh perangkat daerah penerima bantuan BTT mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menyiapkan dukungan anggaran penanganan pascabencana.
Melalui pertemuan ini, masing-masing perangkat daerah memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan program sekaligus mengidentifikasi persoalan yang memerlukan tindak lanjut bersama.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mengurangi hambatan administratif, serta memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada kebutuhan pemulihan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong keterpaduan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak gempa bumi Flores.
Dengan sinergi antarperangkat daerah dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, proses pemulihan diharapkan mampu mendukung kembalinya aktivitas masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.