Dinas Pertanian NTT Ikuti Sosialisasi Inspeksi SPPG, Perkuat Pengawasan Program MBG
Kupang, 30 Oktober 2026 – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama jajaran mengikuti sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan kick-off sosialisasi pada 28 Oktober 2026. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pertemuan pada 30 Oktober 2026 diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme inspeksi, penilaian kesesuaian, serta penguatan pengawasan operasional SPPG agar penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Perkuat Pengawasan dan Penilaian Kelayakan SPPG
Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG sebagai unit pelayanan yang berperan dalam penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat Program MBG.
Dalam pelaksanaannya, kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan berbagai perangkat daerah, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, serta inspektorat.
Inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dilaksanakan melalui koordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah, dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional yang telah disusun BGN.
Pengawasan tersebut mencakup aspek kelayakan operasional, kualitas makanan, kesesuaian menu, serta upaya meminimalkan sisa makanan. Hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.
Sinergi Lintas Sektor Dukung Ketahanan Pangan NTT
Keikutsertaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam sosialisasi ini memiliki relevansi dengan peran sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam mendukung penyelenggaraan Program MBG di daerah.
Selain berkaitan dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan, pelaksanaan program tersebut juga membutuhkan dukungan ketersediaan bahan pangan yang memadai, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan pelayanan gizi masyarakat.
Dalam konteks pembangunan NTT, penguatan koordinasi lintas sektor membuka peluang untuk menghubungkan kebutuhan bahan pangan Program MBG dengan potensi produksi pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Pemanfaatan komoditas pangan lokal yang memenuhi standar kualitas diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Melalui partisipasi dalam sosialisasi ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT turut memperkuat pemahaman terhadap kebijakan nasional sebagai landasan koordinasi dan dukungan sesuai tugas serta kewenangannya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Program MBG yang aman, berkualitas, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur.