DPRD NTT Dukung Pengembangan BBH Oelbubuk, Siap Dorong Anggaran di APBD 2027
Kupang, 17 juli 2026 – Target PAD tahun lalu Rp112 juta hampir tercapai, namun masih ada sekitar 1.000 pohon jeruk yang belum terjual,” kata Melki.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patrianus Lali Wolo, menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan BBH Oelbubuk melalui alokasi anggaran pada APBD Murni Tahun 2027.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan yang menjadi prioritas antara lain pembangunan rest area, penataan kawasan, peningkatan sarana perkantoran, serta penambahan sumber daya manusia (SDM).
“Kami mengusulkan pembangunan rest area dan penambahan SDM. Saat ini hanya delapan orang, sehingga kami merekomendasikan penambahan sepuluh orang agar lahan yang ada dapat dikelola lebih produktif dan mampu meningkatkan PAD. Penataan kawasan dan pembenahan sarana perkantoran akan kami dorong melalui APBD Murni Tahun 2027,” tegas Patrianus.
Di akhir kunjungan, Melki Banoet menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi NTT yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan BBH Oelbubuk.
Ia mengatakan, meskipun balai masih menghadapi keterbatasan anggaran, pihaknya terus melakukan inovasi dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar BBH Oelbubuk semakin maju dan produktif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian DPRD Provinsi NTT. Walaupun anggaran kami terbatas, kami tetap berinovasi dan membangun kerja sama untuk membawa BBH Oelbubuk ke arah yang lebih baik. Kami berharap dukungan DPRD agar berbagai usulan penataan dan pengembangan dapat diwujudkan,” pungkas Melki.
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja ke UPT Pembenihan Tanaman Pangan Hortikultura (TPH) Balai Benih Hortikultura (BBH) Oelbubuk, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Selasa (14/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kondisi balai sekaligus menyerap berbagai usulan pengembangan untuk meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan DPRD NTT terdiri dari Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat Reni Marlina Un, SE., M.M., Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan Patrianus Lali Wolo, S.Pt., M.M., Anggota Komisi IV Drs. Obed Naitboho, M.Si., serta Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Umum Stevanus Come Rihi dan David Imanuel Boimau.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BBH Oelbubuk mengusulkan sejumlah program pengembangan, antara lain pembangunan rest area, kolam renang, lopo, serta penataan kawasan balai agar lebih representatif dan produktif.
BBH Oelbubuk dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor hortikultura di Provinsi NTT. Balai ini diharapkan mampu memperkuat penyediaan benih bermutu bagi petani karena benih berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, mutu hasil panen, dan daya saing komoditas hortikultura.
Selain sebagai pusat produksi benih, BBH Oelbubuk juga didorong menjadi pusat edukasi pertanian. Melalui balai tersebut, petani dapat memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya, perbenihan, pengelolaan tanaman, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Reni Marlina Un, mengaku senang melihat perkembangan BBH Oelbubuk. Menurutnya, balai tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan edukasi sekaligus destinasi persinggahan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar pihak balai memasang papan informasi mengenai penjualan anakan tanaman dan tanaman hias sehingga masyarakat yang melintas mengetahui bahwa BBH Oelbubuk menyediakan berbagai bibit unggul.
“Selain sebagai tempat persinggahan, BBH Oelbubuk juga dapat menjadi pusat penjualan anakan tanaman bagi masyarakat,” ujar Reni.
Sementara itu, Koordinator BBH Oelbubuk, Melkior Banoet, menjelaskan bahwa target PAD tahun 2026 sebesar Rp132,5 juta. Hingga pertengahan Juli, realisasi pendapatan baru mencapai sekitar Rp6,2 juta.
Menurut Melki, pada tahun 2025 target PAD sebesar Rp112 juta sebenarnya hampir tercapai. Namun, masih terdapat sekitar 1.000 pohon jeruk yang belum terjual sehingga target tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.
Sumber: HitsIDN