Rakor Hilirisasi Perkebunan di NTT Perkuat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Data CPCL

Kupang, 16 September 2026 – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi pelaksanaan secara luring Rapat Koordinasi Kegiatan Hilirisasi Perkebunan, Rabu (16/9/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tersebut dilaksanakan secara daring dan luring, dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, unit teknis pertanian, serta mitra pelaksana kegiatan perkebunan di NTT.

Rakor dilaksanakan untuk menyelaraskan pelaksanaan pengembangan kawasan perkebunan, membahas berbagai dinamika yang dihadapi di lapangan, serta memastikan tahapan pekerjaan dan kelengkapan data pendukung dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan. Dalam surat penyelenggaraan kegiatan, peserta juga diminta menyiapkan data dukung kelengkapan CPCL sebagai salah satu bahan koordinasi.

Rangkaian pembukaan diawali dengan sambutan Kepala BBPPTP Surabaya, kemudian dilanjutkan sambutan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai susunan acara, rangkaian pembukaan juga dilanjutkan dengan sambutan Kepala BRMP Nusa Tenggara Timur sebelum memasuki agenda materi dan pembahasan teknis.

Hilirisasi Dorong Nilai Tambah Komoditas Perkebunan

Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pelaksanaan program hilirisasi perkebunan yang saat ini terus didorong pemerintah. Secara nasional, Kementerian Pertanian mengarahkan hilirisasi pada tujuh komoditas strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete, dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada produksi di kebun, tetapi juga pengolahan hingga pemasaran produk.

Pendekatan tersebut diarahkan agar hasil perkebunan tidak berhenti sebagai bahan mentah, melainkan dapat dikembangkan menjadi produk olahan dan produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Penguatan rantai dari hulu hingga hilir juga diharapkan membuka ruang usaha baru, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pekebun dan wilayah sentra produksi.

Bagi NTT, program tersebut memiliki relevansi kuat dengan potensi perkebunan daerah. Sebelumnya, BRMP NTT mencatat bahwa target pengembangan perkebunan di provinsi ini pada 2026 antara lain mencakup jambu mete, kakao, pala, kelapa, dan kopi. Proses input dan verifikasi data CPCL juga telah menjadi perhatian dalam rangka memastikan calon penerima dan lokasi kegiatan tersusun secara akurat dan mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Perkuat Pengawalan dan Ketepatan Pelaksanaan

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam rakor adalah pengamanan pelaksanaan program strategis. Surat BBPPTP Surabaya menyebut program hilirisasi komoditas strategis perkebunan, termasuk pengembangan kawasan perkebunan, mendapat perhatian melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh JAMINTEL Kejaksaan Agung RI. Karena itu, agenda rapat juga menyediakan sesi materi dan diskusi bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaan PPS secara umum, Kejaksaan menempatkan pengamanan pembangunan sebagai instrumen untuk membantu memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu jalannya program strategis, sekaligus mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Koordinasi sejak tahapan perencanaan, pemenuhan data CPCL, penyediaan dukungan perbenihan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi penting agar program berjalan tepat sasaran. Dalam susunan acara rakor, pembahasan bersama Kejaksaan dilanjutkan dengan penyusunan naskah kesepakatan sebagai bagian dari tindak lanjut koordinasi.

Menguatkan Rantai Nilai Perkebunan NTT

Bagi pembangunan perkebunan NTT, hilirisasi membuka peluang untuk memperkuat keterhubungan antara produksi di tingkat pekebun, ketersediaan bahan baku, pengolahan hasil, teknologi, hingga akses pasar. Dengan rantai pasok yang semakin efisien, komoditas unggulan daerah memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan nilai tambah di wilayah sendiri.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten, unit teknis, aparat penegak hukum dan mitra pelaksana menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan perkebunan tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga mampu membangun ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang semakin terarah, pengembangan komoditas perkebunan di NTT diharapkan dapat memperkuat hasil produksi lokal, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperpendek dan mengefisienkan rantai pasok, serta mendorong tumbuhnya kegiatan pengolahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.