HKTI NTT Periode 2026–2031 Dilantik, Kolaborasi untuk Petani dan Pertanian Modern Diperkuat
Kupang – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi NTT Periode 2026–2031 yang berlangsung di Grha Cendana Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Rabu (16/9/2026). Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Sudaryono, yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma serta unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepengurusan DPD HKTI NTT periode 2026–2031 dipimpin Fernando Jose Osorio Soares. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan HKTI sekaligus memperluas kolaborasi antara organisasi petani, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Timur.
HKTI Didorong Hadir Lebih Dekat dengan Petani
Kehadiran HKTI diharapkan tidak berhenti pada penguatan organisasi, tetapi semakin nyata dalam menjangkau petani dan membantu menghubungkan berbagai persoalan di lapangan dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.
Kepengurusan HKTI NTT yang baru menyampaikan komitmen untuk bergerak ke 21 kabupaten dan satu kota di NTT guna mendengar kebutuhan petani dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanian secara lebih dekat dengan kondisi masing-masing wilayah.
Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik pertanian NTT yang beragam dan menghadapi tantangan mulai dari ketersediaan air, perubahan iklim, biaya produksi, akses pasar, dinamika harga hingga regenerasi petani. Penguatan teknologi dan inovasi juga menjadi salah satu kebutuhan agar usaha tani semakin produktif dan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi keluarga petani.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan komunikasi dan sinergi dengan kelembagaan petani. Kolaborasi yang baik dibutuhkan agar dukungan pemerintah, kebutuhan petani dan potensi yang tersedia di setiap daerah dapat dipertemukan dalam program yang semakin tepat sasaran.
Potensi Lahan Kering Menjadi Kekuatan Pertanian NTT
Pertanian masih mempunyai posisi penting dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur. Data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencatat sektor pertanian pada 2024 menyerap sekitar 2,3 juta tenaga kerja serta memberikan kontribusi sekitar 28,9 persen terhadap PDRB NTT. NTT juga mempunyai potensi lahan kering sekitar 1,8 juta hektare, yang membuka ruang besar bagi pengembangan produksi pertanian berbasis karakteristik wilayah.
Potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan air yang lebih baik, teknologi budidaya yang sesuai, mekanisasi, benih bermutu, peningkatan kapasitas petani hingga penguatan penanganan pascapanen dan pemasaran.
Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya berhenti pada bertambahnya hasil panen. Pengembangan sektor pertanian juga perlu memastikan hasil petani mempunyai akses pasar yang jelas, rantai distribusi semakin efisien dan nilai tambah produk lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di daerah.
Pelantikan pengurus HKTI NTT juga berlangsung dalam momentum semakin terbukanya ruang kolaborasi antara sektor pertanian dengan program pangan dan gizi nasional. Kehadiran Ketua Umum DPN HKTI yang juga Kepala BGN memperkuat peluang koordinasi tersebut, termasuk dalam pengembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Dalam kegiatan ini, BGN turut menyoroti pengembangan layanan MBG di Nusa Tenggara Timur.
Sinergi tersebut relevan bagi upaya memperkuat rantai pasok pangan daerah. Apabila kebutuhan pangan berbagai program dapat semakin terhubung dengan produksi petani, peternak dan pelaku pangan lokal sesuai standar serta mekanisme yang berlaku, maka terbuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus perputaran ekonomi yang lebih besar di NTT.
Kolaborasi untuk Pertanian Modern dan Petani yang Lebih Sejahtera
Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pembangunan pertanian yang tidak semata-mata berorientasi pada luas tanam dan volume produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Regenerasi petani menjadi bagian penting dari arah tersebut. Pertanian perlu berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang semakin menarik bagi generasi muda melalui pemanfaatan teknologi, mekanisasi, pengolahan hasil, akses pembiayaan serta pasar yang lebih pasti.
Pelantikan DPD HKTI NTT periode 2026–2031 diharapkan memperkuat jejaring kerja tersebut. Pemerintah, HKTI, petani, perguruan tinggi, dunia usaha serta berbagai lembaga terkait memiliki ruang untuk saling melengkapi dalam meningkatkan produktivitas, memperpendek rantai pasok serta mengembangkan hasil pertanian lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
Melalui kolaborasi yang berjalan hingga tingkat kabupaten, kota dan desa, pembangunan pertanian NTT diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan petani sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.