Pemprov NTT Perkuat Komunikasi Publik Hadapi Krisis

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan Strategi Media Relations, Manajemen Krisis Komunikasi, Public Speaking, serta Simulasi Wawancara Pers.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (24/9/2026), merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama SKALA dan Kompas Institute.

Pelatihan diikuti para juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTT.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami.

Pelatihan menghadirkan Brand Strategist Kompas Institute, Tarrence Palar, serta wartawan senior Harian Kompas, Budi Suwarna dan Frans Pati Herin. Para narasumber memberikan materi mengenai strategi media relations, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga komunikasi dalam situasi krisis.

Media Relations Dibangun Berbasis Kepercayaan

Dalam pemaparannya, Tarrence Palar menegaskan bahwa media relations bukan sekadar instrumen untuk mempromosikan program pemerintah.

Menurutnya, media relations merupakan seni dan ilmu terapan untuk membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan publik.

Ia menyebut sejumlah kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam merespons krisis melalui media relations, antara lain keselamatan jiwa dan data masyarakat, gangguan layanan publik, keresahan masyarakat, perhatian media atau regulator, potensi menurunnya kepercayaan terhadap lembaga, hingga meningkatnya percakapan publik di ruang digital.

 “Dalam situasi krisis, pemerintah harus mampu mengenali tingkat urgensi suatu isu. Ketika menyangkut keselamatan masyarakat, gangguan layanan, atau berpotensi memengaruhi kepercayaan publik, respons komunikasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis fakta,” jelas Tarrence.

Ia menekankan pentingnya membangun hubungan pemerintah dan media melalui kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan.

Juru Bicara Harus Disiplin Data

Sementara itu, Budi Suwarna membekali peserta mengenai tiga format wawancara yang kerap dihadapi pejabat publik, yakni press conference, doorstep interview, dan one-on-one interview.

Menurut Budi, setiap format memiliki karakter berbeda. Konferensi pers berlangsung secara resmi dan terstruktur, sedangkan doorstep interview cenderung spontan dan dinamis. Adapun one-on-one interview membutuhkan kesiapan data serta kemampuan menjelaskan substansi secara lebih mendalam.

Ia menekankan tiga hal penting bagi juru bicara dan pengelola humas ASN. Pertama, memahami format wawancara dan menyesuaikan kedalaman data dengan konteks wawancara.

Kedua, disiplin terhadap etika dan data. Juru bicara harus memahami informasi yang dapat disampaikan serta tidak memberikan keterangan yang belum terverifikasi.

Ketiga, mampu mengendalikan narasi ketika menghadapi isu atau krisis. “Juru bicara harus memahami format wawancara, disiplin terhadap etika dan data, serta mampu mengendalikan narasi ketika menghadapi isu atau krisis. Jika informasi belum terverifikasi, jangan berspekulasi,” tegas Budi.

Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah

Materi pelatihan juga membahas manajemen krisis komunikasi, khususnya menghadapi perkembangan isu di ruang digital yang berlangsung cepat dan berpotensi viral.

Peserta diperkenalkan dengan prinsip “Satu Fakta, Satu Sikap, Satu Arah”. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan basis data yang sama, sikap komunikasi yang terkoordinasi, serta penyampaian pesan yang sejalan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peserta juga diperkenalkan pada prinsip Golden Rule, yakni pentingnya menahan penyampaian informasi ketika fakta belum terverifikasi daripada memberikan keterangan yang keliru.

Namun, prinsip tersebut bukan berarti pemerintah menghindari komunikasi. Penundaan penyampaian informasi dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi verifikasi fakta, konsolidasi data, dan penyusunan pesan resmi.

Tahapan respons krisis dilakukan melalui identifikasi dan pemantauan isu, konsolidasi fakta serta pesan kunci, hingga penguatan pemahaman publik melalui komunikasi yang berorientasi pada edukasi dan solusi.

Optimalkan Kanal Digital Pemerintah

Pelatihan juga mendorong Pemprov NTT mengoptimalkan aset digital resmi, termasuk portal pemerintah dan media sosial, sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, program strategis daerah, penguatan UMKM lokal, hingga edukasi perpajakan daerah.

Peserta didorong mengembangkan storytelling berbasis data sehingga kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat melalui konteks, manfaat, dampak, serta pengalaman nyata masyarakat.

Pada sesi public speaking, peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik menyampaikan pesan secara ringkas, terstruktur, dan komunikatif.

Pejabat publik juga didorong menguasai nada suara, bahasa tubuh, pemilihan kata, serta penyusunan pesan utama agar dapat disampaikan secara efektif dalam waktu singkat.

Pendekatan komunikasi pemerintah diarahkan dari pola satu arah menuju komunikasi publik yang lebih dialogis, interaktif, terbuka, dan bermartabat.

Melalui kolaborasi dengan SKALA dan Kompas Institute, Pemprov NTT menegaskan komitmennya meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mengelola komunikasi publik.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi pemerintah, media, dan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta komunikasi pelayanan publik di NTT.

Sumber : Pemprov NTT Perkuat Komunikasi Publik Hadapi Krisis – MATALINE NEWS