GPIPS Bali-Nusra 2026 Perkuat Produksi dan Distribusi Pangan NTT
TABANAN, BALI – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joaz Bily Oemboe Wanda, S.P., mengikuti Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Bali-Nusra 2026 di Jatiluwih Resto, kawasan Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Senin, 27 Juli 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan atas undangan Bank Indonesia Bali–Nusa Tenggara tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. GPIPS Bali-Nusra 2026 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, perbankan, organisasi pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini diarahkan untuk memperkuat produksi, memperlancar distribusi, menjaga ketersediaan pangan, dan mengendalikan inflasi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.
GPIPS Bali-Nusra 2026 mengangkat tema “Sinergi Penguatan Produktivitas dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan di Tengah Tantangan Iklim dan Dinamika Pariwisata.” Tema ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada jumlah produksi, tetapi juga dipengaruhi kelancaran distribusi, efisiensi logistik, kondisi iklim, dan perubahan kebutuhan pasar.
Perkuat Kolaborasi Pangan Bali, NTB, dan NTT
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi antara Bali, NTB, dan NTT. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi di ketiga provinsi.
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi besar pada sektor pertanian, pangan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, karakteristik geografis kepulauan menghadirkan tantangan berupa konektivitas antarpulau, waktu pengiriman, dan biaya logistik.
Karena itu, daerah yang mengalami surplus suatu komoditas didorong untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah lain. Kerja sama antardaerah dapat mempertemukan wilayah produsen dengan wilayah yang membutuhkan pasokan sehingga distribusi lebih efisien dan gejolak harga dapat ditekan.
Tiga agenda utama yang ditekankan dalam GPIPS Bali-Nusra 2026 meliputi:
- Memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
- Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pemantauan harga, produksi, dan kondisi pasar.
- Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B untuk menjaga kemampuan produksi pangan dalam jangka panjang.
Rangkaian kegiatan juga mencakup penyerapan, penyediaan, dan pemasokan komoditas pangan di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Selain itu, kegiatan diisi dengan pelepasan pengiriman bahan pangan, penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pembiayaan sektor pertanian.
NTT Jajaki Pasokan Sapi dan Kerbau ke Kepulauan Riau
Selain membahas pengendalian inflasi, GPIPS Bali-Nusra 2026 membuka peluang kerja sama pangan antara Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bersama pengurus PEPPSI dan HP2SK NTT serta jajaran HKTI Kepulauan Riau membangun komitmen awal untuk menjajaki pemenuhan kebutuhan sapi dan kerbau di Kepulauan Riau dari NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa penjajakan tersebut tidak hanya diarahkan sebagai kerja sama perdagangan. Langkah ini juga diharapkan membuka pasar yang lebih luas bagi peternak NTT, meningkatkan kesejahteraan peternak, menjaga ketersediaan pasokan, dan mendukung stabilitas harga pangan.
Komitmen awal tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antardaerah dalam mempertemukan potensi produksi NTT dengan kebutuhan pasar di Kepulauan Riau. Bagi peternak NTT, terbukanya akses pasar dapat meningkatkan kepastian penyerapan hasil usaha dan memperluas jangkauan pemasaran komoditas peternakan.
Sementara itu, bagi Kepulauan Riau, penjajakan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat ketersediaan sapi dan kerbau bagi masyarakat. Rencana tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan agar ketersediaan ternak, persyaratan kesehatan hewan, perizinan, transportasi, dan pola kerja sama dapat dipersiapkan dengan baik.
Perkuat Ketahanan Pangan NTT
Keikutsertaan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam GPIPS Bali-Nusra 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.
Sebagai daerah kepulauan, NTT menghadapi tantangan distribusi yang dapat memengaruhi waktu pengiriman dan biaya logistik. Oleh karena itu, peningkatan produksi perlu diikuti penguatan jaringan distribusi, pemetaan kebutuhan komoditas, pemantauan harga, dan perluasan kerja sama pemasaran hasil pertanian.
Forum GPIPS menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, organisasi pertanian, dan lembaga terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, hambatan distribusi, dan dinamika pasar.
Selain Gubernur NTT dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, pejabat kementerian dan lembaga, kepala daerah, serta para pelaku usaha.
Partisipasi NTT dalam GPIPS Bali-Nusra 2026 diharapkan memperkuat produksi, distribusi, pemasaran hasil pertanian, dan pembukaan pasar baru bagi komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.