Perempuan Jadi Motor Ekonomi Restoratif NTT, Pameran Weaving Wonders Dorong Kolaborasi Investasi Berkelanjutan
Perempuan dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi restoratif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi provinsi tersebut, pemberdayaan perempuan semakin dipandang sebagai kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan pameran “Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur” yang berlangsung di Tugu Kunstkring, Jakarta, pada 13–27 Juni 2026.
Tidak hanya menampilkan kekayaan budaya NTT melalui tenun tradisional, kuliner khas, dan rumah adat, pameran ini juga menjadi ruang dialog dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem ekonomi restoratif yang lebih kuat.
Pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator Weaving Wonders, Yori Antar, mengatakan pameran ini dirancang sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga donor, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Yori.
NTT Jadi Laboratorium Ekonomi Restoratif
NTT dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus berbagai program ekonomi restoratif dan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di NTT mencapai 17,5 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Di saat yang sama, prevalensi stunting masih berada di angka 31,4 persen. Berbagai persoalan sosial lain seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga perdagangan manusia juga masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut memiliki akar masalah yang saling berkaitan, terutama faktor ekonomi. “Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah,” kata Veronica.
Kontribusi Perempuan Lampaui Rata-rata Nasional
Potensi ekonomi perempuan NTT tercermin dari tingginya kontribusi mereka terhadap pendapatan keluarga. Survei GoodStats 2024 menunjukkan perempuan di NTT menyumbang sekitar 42,4 persen pendapatan rumah tangga, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 36,1 persen.
Kontribusi tersebut diperkuat melalui berbagai program berbasis komunitas seperti agroforestri bambu atau Mama Bambu serta Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program-program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta upaya menekan angka stunting dan kemiskinan.
Menurut Veronica, Kebun Pangan Perempuan telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi perempuan di tingkat keluarga dan desa.
“Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” ujarnya.
Akses Kelola Hutan Jadi Terobosan Bersejarah
Momentum penting pemberdayaan perempuan di NTT juga terjadi pada Mei 2026 ketika pemerintah menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting karena selama ini pengelolaan kawasan hutan sosial yang mencapai 12,7 juta hektare secara nasional masih didominasi kelompok laki-laki. Kini, perempuan NTT mendapatkan ruang lebih besar untuk mengelola dan memulihkan ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Pemberian hak kelola tersebut sekaligus memperkuat posisi perempuan sebagai pelaku utama ekonomi restoratif yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.
Butuh Dukungan Investasi dan Kebijakan
Meski potensinya besar, pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi pendanaan dan regulasi.
Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024 memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp892 triliun hingga tahun 2045 untuk mengimplementasikan strategi ekonomi restoratif secara efektif di berbagai sektor.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perusahaan sosial, organisasi masyarakat sipil, investor, lembaga donor, dan filantropi menjadi faktor krusial dalam mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan.
Dukungan Dunia Usaha
Pameran Weaving Wonders juga mendapatkan dukungan dari berbagai mitra swasta, termasuk Grup Astra yang menampilkan karya-karya dari Desa Sejahtera Astra dan Yayasan Astra.
Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Astra meyakini bahwa budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat merupakan aset penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Boy.
Melalui sinergi antara pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal, NTT dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi model ekonomi restoratif nasional yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.