Manfaatkan Informasi Iklim, BMKG dan Bapanas Sinergikan Langkah Kesiapsiagaan Pangan di Timor Tengah Selatan
Timor Tengah Selatan, 2 November 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Kelas I Nusa Tenggara Timur (Staklim NTT) mendukung upaya kesiapsiagaan krisis pangan melalui penyediaan informasi iklim dan rekomendasi langkah antisipasi bagi sektor pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam Gladi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2026 yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (2/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan anomali cuaca yang berpotensi memengaruhi produksi serta ketersediaan pangan. Melalui gladi lapang terpadu, BMKG Staklim NTT bersama Bapanas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, BPBD Kabupaten TTS, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTS, serta Perum BULOG Kantor Wilayah NTT menyelaraskan informasi berbasis data ilmiah dengan langkah kesiapsiagaan di tingkat daerah.
Gladi tersebut merupakan tindak lanjut Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan per Juli 2026 yang menetapkan Kabupaten TTS sebagai salah satu wilayah prioritas aksi kesiapsiagaan. Dalam kegiatan tersebut, Prakirawan Iklim Senior BMKG Staklim NTT, Hamdan Nurdin, memaparkan kondisi iklim terkini dan potensi dampaknya terhadap ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur.
Melalui paparan bertajuk “Musim Bergeser, Kewaspadaan Jangan Ikut Bergeser”, Hamdan menjelaskan bahwa anomali iklim global perlu dicermati karena berpengaruh terhadap pola hujan dan ketersediaan air di wilayah NTT.
“Merujuk pada hasil analisis data Dasarian II Oktober 2026, suhu muka laut di kawasan Pasifik Ekuator (wilayah Nino 3.4) mencatatkan indeks El Niño kategori Sangat Kuat pada kisaran anomali +3,05 °C hingga +3,44 °C yang diprakirakan bertahan hingga awal tahun 2027,” ujar Hamdan.
Selain El Niño, kondisi iklim juga dipengaruhi oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif dengan nilai +0,765 di Samudra Hindia yang berpeluang bertahan hingga akhir 2026. Menurut Hamdan, kombinasi kedua fenomena tersebut berpotensi menekan pembentukan awan hujan dan memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah NTT.
Lebih lanjut, Hamdan menjelaskan bahwa BMKG mencatat sebanyak 67 titik pengamatan klimatologis mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori ekstrem panjang, yakni lebih dari 60 hari. HTH terpanjang tercatat mencapai 138 hari di Kota Kupang. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat maupun kegiatan pertanian.
Dinamika iklim tersebut turut memengaruhi prakiraan musim hujan 2026/2027 di NTT. BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan dengan rata-rata klimatologisnya. Musim hujan diprediksi mulai pada November di sebagian kecil wilayah, sedangkan sebagian besar wilayah lainnya baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Khusus Kabupaten TTS, awal musim hujan diprakirakan terjadi pada Dasarian II hingga III Desember 2026.
Selain mengalami kemunduran, durasi musim hujan di sebagian besar wilayah NTT juga diprakirakan lebih singkat dari kondisi normal. Puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Januari hingga Februari 2027. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan air dan kegiatan pertanian, terutama untuk mengantisipasi keterbatasan waktu tanam dan ketersediaan air.
Berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 67 titik pengamatan klimatologis tercatat mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori ekstrem panjang, yakni lebih dari 60 hari. Periode tanpa hujan terpanjang mencapai 138 hari di Kota Kupang.
Menghadapi pergeseran awal musim hujan dan keterbatasan durasi hujan tersebut, Hamdan menekankan pentingnya langkah antisipatif atau early action agar dampak kekeringan terhadap produksi pertanian dapat diminimalkan.
“Petani dan penyuluh lapangan diimbau untuk cermat menyesuaikan kalender tanam, mengutamakan varietas benih genjah yang toleran kekeringan, memaksimalkan penampungan air hujan (water harvesting), serta memetakan potensi sumur bor dan cekungan air tanah guna mengamankan fase kritis tanaman,” ungkapnya.
Sejalan dengan paparan BMKG, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Aulia Sofyan, menyampaikan bahwa kerawanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca ekstrem, jalur logistik, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023, pemerintah daerah didorong memperkuat enam pilar antisipasi: pemutakhiran data masyarakat rentan, penguatan regulasi kesiapsiagaan krisis, pemupukan Cadangan Pangan Daerah (CPD), penguatan rantai pasok dan diversifikasi pangan lokal, kelancaran distribusi logistik, serta penyiapan skema perlindungan sosial darurat berbasis APBD,” ujar Aulia.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Bapanas juga menyalurkan 4.000 paket bantuan pangan pada 2–4 November 2026. Bantuan yang terdiri atas komoditas pangan, seperti jagung bose, telur ayam ras, kacang hijau, minyak goreng, dan susu bubuk, didistribusikan kepada keluarga sasaran desil 1 dan desil 2 di 13 desa yang masuk kategori rentan rawan pangan di Kabupaten TTS.
“Langkah ini menjadi jaring pengaman agar ketahanan gizi keluarga rentan tetap terjaga selama masa transisi musim berlangsung,” kata Aulia.
Melalui kolaborasi ini, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko kekeringan serta dampaknya terhadap produksi pangan. BMKG melalui Staklim NTT akan terus menyediakan informasi iklim sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pertanian dan langkah kesiapsiagaan pangan, sehingga upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Sumber: BMKG