Distankp NTT Koordinasi dengan Bapanas, Usulkan Bantuan Pangan untuk Korban Gempa Flores Tetap Dilanjutkan

JAKARTA, 28 September 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (28/9/2026). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan dukungan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Flores, menyusul rencana berakhirnya bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menyampaikan kondisi terkini penanganan pascagempa di NTT. Berdasarkan perkembangan di lapangan, masih terdapat tiga kabupaten yang dinilai membutuhkan penanganan dan dukungan bantuan, sehingga Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan agar dukungan pemerintah pusat untuk wilayah tersebut dapat tetap dilanjutkan.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap diperhatikan selama proses peralihan dari masa tanggap darurat menuju pemulihan.

Kebutuhan Pangan Tetap Menjadi Perhatian Pascagempa

Gempa Flores berdampak pada tujuh kabupaten, yakni Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka. Dalam evaluasi Pemerintah Provinsi NTT pada 26 September 2026, kondisi penanganan di masing-masing daerah telah berkembang berbeda. Sejumlah kabupaten mulai memasuki masa transisi menuju pemulihan, sementara proses pendataan, penyelesaian kebutuhan pengungsi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlangsung di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, logistik, dan bahan pangan bagi warga terdampak tetap menjadi prioritas selama proses tersebut.

Kondisi itulah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam koordinasi dengan Bapanas. Meskipun penanganan bencana secara umum telah bergerak menuju tahap pemulihan, kebutuhan masyarakat di setiap daerah tidak selalu berakhir pada waktu yang sama. Karena itu, dukungan pangan perlu disesuaikan dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Usulan keberlanjutan bantuan bagi tiga kabupaten tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat sebelum dukungan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa Flores diakhiri.

Cadangan Pangan Mendukung Penanganan Bencana

Secara nasional, Cadangan Pangan Pemerintah memang menjadi salah satu instrumen dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana dan keadaan darurat. Badan Pangan Nasional memiliki regulasi mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya, bantuan dapat diberikan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk mereka yang berada di lokasi bencana maupun tempat pengungsian.

Bapanas pada Agustus 2026 juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam penanggulangan bencana alam sepanjang 2026. Dalam mekanisme tersebut, Bapanas dapat menugaskan Perum BULOG untuk mendukung distribusi bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.

Di tingkat daerah, cadangan pangan pemerintah juga memiliki fungsi penting dalam menanggulangi bencana dan keadaan darurat, mengatasi permasalahan pangan, serta mendukung pemberian bantuan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

Pertemuan dengan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat dalam menjaga keberlanjutan akses pangan masyarakat pascabencana.

Koordinasi menjadi penting karena pemulihan tidak hanya berkaitan dengan rehabilitasi rumah dan infrastruktur, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama mereka membangun kembali kehidupan dan aktivitas ekonominya.

Melalui penyampaian kondisi faktual dari daerah, Pemerintah Provinsi NTT berharap kebijakan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Langkah tersebut sekaligus mendukung pelayanan pemerintah yang responsif, pengelolaan distribusi pangan yang lebih tepat sasaran, serta penguatan ketahanan pangan masyarakat di tengah proses pemulihan pascagempa.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus terjaga agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara terukur, efektif, dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Catatan data: nama tiga kabupaten yang masih diusulkan menerima dukungan belum disebutkan dalam informasi kegiatan yang Anda kirim, sehingga saya sengaja tidak menebaknya. Jika Anda kirim ketiga nama kabupaten tersebut, bagian itu sebaiknya ditambahkan agar berita lebih kuat dan spesifik.