Kejar Swasembada, Kementan Minta Polri ‘Abaikan’ Aturan TKDN di Pengadaan Pompa

Foto: Ignacio Geordi Oswaldo (sumber)

Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Polri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kekeringan akibat El Nino membuat produksi pangan dalam negeri turun drastis. Kondisi ini bisa membuat Indonesia terjebak masalah krisis pangan.

“Ini ancaman krisis kekeringan, El Nino yang datang sekarang ini, ada fenomena yang tidak pernah kami temukan. Jawa Tengah, Jawa Timur kami coba tanam, tetapi tiba-tiba hujan terhenti. Itu dua minggu semua tanaman hangus dan kerugian ratusan miliar sampai triliunan rupiah seketika,” kata Amran dalam acara MoU dengan Polri di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024). “Ini yang terjadi sekarang, baru terjadi hujan tapi setelah tanam tiba-tiba terhenti dua minggu, tiga minggu, sehingga tanaman kita mulai dari nol kembali. Bisa dibayangkan petani biayanya Rp 12 juta per hektar hilang sia-sia hanya karena iklim yang tidak menentu,” paparnya lagi.

Menurutnya jika masalah ini tidak cepat teratasi, maka tingkat produksi pangan dalam negeri akan terus turun. Untuk itu Amran menyebut salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan memasang pompa air di sawah-sawah yang mengalami kekeringan.

Ia memperkirakan sedikitnya diperlukan sekitar 90.000 pompa air untuk mengairi seluruh sawah yang mengalami kekeringan di Indonesia. Namun saat ini hanya tersedia 20.000 pompa karena banyak produk yang memiliki Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN) di bawah 40% sehingga tidak bisa dibeli Kementerian untuk pengadaan.

“Karena pompa ini kita butuh sekarang ini 90.000 ribu, yang tersedia baru 20.000 dalam negeri. Ada yang tersedia, tapi TKDN-nya di bawah 40%. Padahal ada yang (TKDN Pompa) 39% sekian tidak bisa (diadakan),” jelasnya.

Foto: Ignacio Geordi Oswaldo (sumber)

Ia memperkirakan sedikitnya diperlukan sekitar 90.000 pompa air untuk mengairi seluruh sawah yang mengalami kekeringan di Indonesia. Namun saat ini hanya tersedia 20.000 pompa karena banyak produk yang memiliki Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN) di bawah 40% sehingga tidak bisa dibeli Kementerian untuk pengadaan.

“Karena pompa ini kita butuh sekarang ini 90.000 ribu, yang tersedia baru 20.000 dalam negeri. Ada yang tersedia, tapi TKDN-nya di bawah 40%. Padahal ada yang (TKDN Pompa) 39% sekian tidak bisa (diadakan),” jelasnya.

Sumber : Kejar Swasembada, Kementan Minta Polri ‘Abaikan’ Aturan TKDN di Pengadaan Pompa (detik.com)

Similar Posts

  • Menuju Swasembada Pangan, 4 Langkah Regulasi Baru Ditetapkan Pemerintah

    TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

    Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

    Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

    “Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

    Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

    Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

    Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

    Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

  • Bulog NTT Salurkan 215 Ton Beras Lewat Gerakan Pangan Murah Serentak

    Kota Kupang, wartatimor.com – Perum Bulog Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan sebanyak 215 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Indonesian yang digelar di 71 titik lokasi, Sabtu (31/8/2025).

    Pimpinan Bulog NTT, Himawan Kartika Nugraha mengatakan program GPM ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan harga pangan agar tetap terjangkau.

    “Untuk wilayah NTT ada 71 titik serentak, dengan jumlah beras SPHP yang dijual lebih kurang 215 ton. Mudah-mudahan habis terjual guna stabilisasi harga,” jelas Himawan saat pelaksanaan GPM di Lapangan Asrama Tentara Kuanino, Kupang.

  • Hasil Panen Varietas SRIDEWI Kagetkan Petani di Boleng Manggarai Barat

    Masyarakat di Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dikagetkan dengan hasil panen perdana. Rabu, 6 Agustus 2025.

    Kagetnya masyarakat itu, saat kegiatan Farmer Field Day (FFD) atau panen perdana padi Varietas Sridewi/intani 602, sementara petani yang hadir sangat tertarik sangat tertarik dengan hasil yang diperoleh. 

    Kegiatan FFD tersebut merupakan kerja kolaborasi PT. Bisi International,Tbk bersama LSM Wahana Visi Indonesia melalui petani yang akrab disapa Yohanes Umbu Lia Piut.

    Peserta yang hari pada kegiatan FFD tersebut mencapai 80 orang. Diantaranya PPL, Kabid Pangan, Wahana Visi Indonesia, Perwakilan PT. Bisi area Flores Raya ME dan Supervisor.

  • Mentan Bawa Kabar Gembira buat Petani Jagung

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menyerap 1 juta ton jagung. Total anggaran yang disiapkan Rp 5 triliun.
    Harga yang digunakan untuk pembelian itu seusai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.500/kilogram (kg). Hal ini disampaikan Amran saat menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (16/5/2025).
    “Ada berita menggembirakan, ini berita gembira untuk petani jagung, itu insyaallah kami alokasikan untuk pembelian jagung, seluruh Indonesia, Rp 5 triliun untuk beli jagung, untuk 1 juta ton,” ujar Amran dalam keterangannya.

  • Deklarasi Asosiasi Petani Sa Ate Dorong Kedaulatan Pangan

    Pemerintah Kabupaten Ende terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui langkah konkret di sektor pertanian. Salah satunya adalah deklarasi Asosiasi Petani Hortikultura “Sa Ate” yang berlangsung di Desa Ratewati, Kecamatan wewaria, Sabtu (17/5/2025), bersamaan dengan panen perdana padi dan cabai serta penanaman bibit padi di Kecamatan Wolowaru.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Ibrahim Gadir Dean, S.P, Kepada RRI di Florata Pagi Ini, Selasa (20/5/2025) menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pertanian.