Tingkat Kematangan Organisasi

VARIABEL INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT

NO	VARIABEL DAN KUALIFIKASI	INDIKATOR	VERIFIKASI BUKTI	CHECK LIST	LINK DOKUMEN
1.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Tingkat I	Penentuan Kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.	Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas	✔	Lihat
	Tingkat II	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.	Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas	✔	Lihat
	Tingkat III	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome)	Ada Dokumen Laporan Informasi Perencanaan dan Pembangunan pada Perangkat Daerah	✔	Lihat
	Tingkat IV	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain.	Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD/Renja/Renstra/RKA/DPA/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas	✔	Lihat
	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.	Ada teknologi Informasi berbasis web yang mengintegrasikan proses penentuan kegiatan prioritas dan perencanaan	✔	Lihat
2.	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
	Tingkat I	Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.
	Tingkat II	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan.
	Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.
	Tingkat IV	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.
	Tingkat V	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet
3.	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Tingkat I	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan
	Tingkat II	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan
	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.
	Tingkat IV	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
	Tingkat V	Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
4.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Tingkat I	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah.
	Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
	Tingkat III	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP
	Tingkat IV	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.
	Tingkat V	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
5.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
	Tingkat I	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan
	Tingkat II	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.
	Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.
	Tingkat IV	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan
	Tingkat V	Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan balik.
6.	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH
	Tingkat I	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur
	Tingkat II	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan.
	Tingkat III	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.
	Tingkat IV	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.
	Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
7.	MANAJEMEN SUMBER DAYA KERJA YANG TERUKUR
	Tingkat I	Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.
	Tingkat II	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.
	Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
	Tingkat IV	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk.
	Tingkat V	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
8.	MANAJEMEN RESIKO
	Tingkat I	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
	Tingkat II	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu
	Tingkat III	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.
	Tingkat IV	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
	Tingkat V	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
9.	PENGUKURAN KINERJA
	Tingkat I	Belum ada target/rencana kinerja perangkat daerah yang terukur.
	Tingkat II	Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah
	Tingkat III	Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.
	Tingkat IV	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
	Tingkat V	Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
10.	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN
	Tingkat I	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
	Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
	Tingkat III	Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.
	Tingkat IV	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
	Tingkat V	Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
11.	BUDAYA ORGANISASI
	Tingkat I	Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.
	Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.
	Tingkat III	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.
	Tingkat IV	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
	Tingkat V	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Tautan

Statistik