HPS Uskup Agung Kupang Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Ekologi Integral
KUPANG, KORANTIMOR.COM – Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2025 di Keuskupan Agung Kupang menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran umat akan kedaulatan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, berbasis pada prinsip ekologi integral.
Hal ini disampaikan Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, dalam konferensi pers HPS 2025 yang digelar di Paroki Santo Simon Petrus Tarus, Rabu (29/10/2025).
“Pangan adalah hak semua orang, tanpa mengenal perbedaan. Allah menciptakan alam untuk dikelola dan dinikmati oleh semua orang. Karena itu, para petani yang sederhana pun berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan pantas,” tegas Mgr. Pakaenoni.
Ia juga mengajak umat Katolik di NTT untuk menggali dan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti sorgum, kelor, dan umbi-umbian yang memiliki nilai gizi tinggi dan mampu menjadi alternatif pangan sehat.
“Dalam konteks wilayah kita di NTT, ada banyak pangan lokal yang bergizi tinggi dan patut dikembangkan. Ini juga bagian dari kedaulatan pangan kita sendiri,” tambahnya.
Disampaikan Uskup, dalam surat gembala yang dibacakan sebelumnya, Ia menegaskan pentingnya paradigma ekologi integral sebagai cara pandang yang menyatukan pertanian, peternakan, ekonomi, dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang saling bergantung.
“Kita perlu mengolah tanah untuk menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi muda. Perubahan iklim ekstrem menjadi tanda bahwa kita harus bijak menjaga ciptaan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik dari Gereja maupun Pemerintah, yang telah berkolaborasi mengembangkan pangan lokal dan menjaga kesejahteraan petani di NTT.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang hadir dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya kepada Keuskupan Agung Kupang atas penyelenggaraan HPS 2025 yang dinilainya sejalan dengan visi pembangunan NTT berbasis pangan lokal.
“Kami akan membantu penyediaan bibit, pupuk, dan alat pertanian bagi kelompok keagamaan yang menggerakkan pertanian produktif. Pemerintah juga akan memfasilitasi pasar hasil panen agar petani mendapatkan keuntungan yang layak,” ujar Gubernur Melki.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanian kini menyumbang hampir 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT, menjadi penyangga utama ekonomi daerah.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan Gereja dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.***