BI Proyeksi Ekonomi NTT Tahun 2026 Tumbuh Hingga 5,54 Persen
Kinerja ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2025 tumbuh 5,14% (ctc), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 3,87% (ctc). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi pasca-pandemi COVID-19, melampaui pertumbuhan nasional 5,11% dan wilayah Balinusra 4,87%. Sementara PDRB per kapita juga menunjukkan angka signifikan Rp25,84 juta per tahun, sebelumnya tahun 2024, Rp24,27 juta dan tahun 2023, Rp23,08 juta.
Stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi sebesar 2,39%, tetap berada dalam kisaran sasaran nasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur (KPwBI NTT) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif.
Demikian dipaparkan Kepala KPwBI NTT, Adidoyo Prakoso dalam sesi SASANDO DIA (Sante-sante duduk baomong deng media), Senin petang, 2 Maret 2026. Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, Kepala OJK NTT, Yan Jimmy Hendrik Simarmata, dan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT, Selfi H. Nange.
Adidoyo Prakoso memaparkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 itu didorong oleh peningkatan produksi pertanian terutama untuk padi (36,81%yoy), bawang merah (25,69% yoy), pemotongan sapi (11,19% yoy), dan jagung (4,19% yoy). Selain itu, juga ditopang oleh perdagangan tumbuh tinggi (12,43% yoy) dan perbaikan neraca perdagangan yang menjadi -32,34% terhadap PDRB dari -37,53% pada tahun 2024.
Di sisi lain, imbuh Adidoyo, potensi pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa komponen permintaan domestik yakni kinerja konsumsi rumah tangga belum optimal karena adanya penurunan optimisme masyarakat pada triwulan II 2025 dan kinerja investasi tumbuh negatif yang dipengaruhi oleh realokasi anggaran belanja modal pemerintah pusat. Sementara risiko penghambat pertumbuhan ekonomi, beber Adidoyo Prakoso, yakni kapasitas fiskal pemerintah daerah terpengaruh penurunan transfer ke daerah (TKD) 2026 (menekan kapasitas fiskal kabupaten/kota sebagaimana Nota Keuangan APBN Tahun 2026), eksternalisasi perekonomian global 2026, normalisasi pertumbuhan produksi padi (setelah tumbuh sangat tinggi pada 2025, pertumbuhan tahun 2026 beresiko melambat [base effect] jika tidak didukung penambahan luas lahan dan mekanisasi yang lebih besar, dan impor berisiko meningkat untuk barang konstruksi dan tenaga kerja.
Sumber : BI Proyeksi Ekonomi NTT Tahun 2026 Tumbuh Hingga 5,54 Persen | Garda Indonesia