Antisipasi Anomali Cuaca Musim Kemarau 2026 Distan-BPBD Perkuat Mitigasi Pertanian dan Air Bersih
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak anomali cuaca yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Upaya tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, mengatakan langkah tersebut merupakan respons terhadap peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi anomali iklim yang dapat memicu kemarau lebih awal dan lebih panjang di wilayah NTT.
“Sebagai respons terhadap peringatan dini BMKG mengenai anomali cuaca di tahun 2026, langkah-langkah mitigasi di wilayah NTT kini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan akses air bersih melalui strategi yang lebih teknis dan adaptif,” ujar Joaz kepada victorynews.id, Jumat (13/3/2026).
Menurut Joaz, sektor pertanian menjadi fokus utama mitigasi karena sebagian besar masyarakat NTT bergantung pada sektor agraris.
Untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat kemarau yang diprediksi datang lebih awal pada April 2026, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Salah satunya adalah memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan prakiraan cuaca dan iklim secara berkala. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan kepada petani sebagai sistem peringatan dini.
Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai serta instansi pekerjaan umum untuk mendukung ketersediaan sumber air bagi sektor pertanian.
Dinas Pertanian NTT juga mengerahkan brigade alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat pengolahan lahan dan waktu tanam, sekaligus membantu penanganan pascapanen.
“Percepatan pengolahan lahan penting agar petani bisa memanfaatkan sisa curah hujan yang masih tersedia sebelum memasuki musim kemarau panjang,” kata Joaz.
Langkah lain yang dilakukan adalah optimalisasi pompanisasi dan perpipaan dengan memanfaatkan bantuan pompa air, khususnya berukuran tiga hingga empat dim, guna mengambil air dari sumber air permukaan seperti sungai.
Pola Tanam
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida.
Benih yang didistribusikan difokuskan pada varietas unggul berumur pendek serta lebih tahan terhadap kekeringan.
Pemerintah daerah juga mendorong petani menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim. Salah satunya dengan mempercepat masa tanam agar tanaman dapat memanfaatkan sisa air hujan.
Selain itu, petani didorong untuk beralih dari komoditas padi ke tanaman yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung, sorgum, kacang-kacangan, ubi-ubian, serta berbagai komoditas hortikultura. Praktik tumpang sari dan tumpang sisip juga dianjurkan guna meningkatkan ketahanan produksi di tengah perubahan iklim.
Untuk menjaga produktivitas tanaman, pemerintah menyiapkan brigade proteksi tanaman yang melibatkan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT).
Petugas tersebut bertugas melakukan monitoring dampak perubahan iklim, memantau serangan hama dan penyakit, serta melakukan penanganan dini di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stok agen pengendali hayati maupun pestisida serta menyosialisasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) kepada para petani.
Selain sektor pertanian, mitigasi juga difokuskan pada penanganan potensi krisis air bersih. Pemerintah memperkuat infrastruktur air baku melalui pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan serta optimalisasi embung sebagai cadangan air untuk kebutuhan domestik dan ternak.
Sebagai langkah darurat, pemerintah juga menyiapkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan ekstrem.
Dalam upaya memperkuat mitigasi, pemerintah juga mengembangkan sistem peringatan dini berbasis dampak atau early warning system (EWS).
Sistem ini memanfaatkan data prakiraan cuaca untuk memberikan instruksi teknis yang lebih spesifik kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penetapan status siaga darurat kekeringan lebih dini agar mobilisasi anggaran serta bantuan logistik dapat dilakukan lebih cepat sebelum kondisi memburuk.
Antisipasi Sejak Dini
Analis Kebencanaan BPBD NTT, Richard Pelt menambahkan, Pemprov NTT melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan pada 2026.
Upaya ini difokuskan pada mitigasi dini, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyiapan infrastruktur dan logistik dasar.
Langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau 2026 diperkirakan mulai pada minggu keempat April dengan kondisi yang lebih kering serta berpotensi menimbulkan kekeringan lebih luas.
“Pemerintah Provinsi NTT melalui BPBD telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan pada 2026,” kata Richard, Jumat (13/3/2026).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah rapat koordinasi antara BPBD Provinsi NTT dan BPBD kabupaten/kota se-NTT bersama BMKG Stasiun Klimatologi.
Rapat yang digelar secara daring pada 10 Maret 2026 itu membahas prediksi musim kemarau serta langkah antisipasi yang perlu disiapkan pemerintah daerah.
Selain itu, BPBD NTT juga menyusun Panduan Aksi Antisipasi Bencana Kekeringan atau dokumen rencana kontinjensi bencana kekeringan provinsi.
Penyusunan dokumen ini dilakukan bersama World Food Programme (WFP) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di wilayah NTT NTT.
BPBD NTT juga memperkuat ketersediaan buffer stok logistik kebencanaan dengan memastikan distribusi logistik ke gudang BPBD di 22 kabupaten/kota.
Langkah ini bertujuan mendukung penanganan darurat pada tahap awal apabila terjadi bencana kekeringan.
Di sisi lain, BPBD NTT aktif menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana periode 2025–2026 guna memperkuat ketahanan bencana dan ketahanan iklim di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, salah satunya Politani Kupang, untuk mengembangkan inovasi pertanian adaptif yang dapat membantu petani menghadapi kondisi kekeringan.