Artikel

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kupang melaksanakan kegiatan tanam padi perdana pada lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kolidoki, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan CSR Tahap 1 oleh Gapoktan Kolidoki dengan total luasan lahan 198 hektare, yang bertujuan memperluas areal tanam baru serta meningkatkan produksi pangan di wilayah Kupang Timur.

Kolidoki, Desa Manusak — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali memperkuat komitmen dalam membangun sektor pertanian, khususnya komoditas jagung sebagai salah satu tumpuan ketahanan pangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui Gerakan Tanam Jagung “GEMA AGUNG NTT” (Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung NTT) yang dilaksanakan di lahan seluas 1 hektare di Kolidoki, Desa Manusak, Kabupaten Kupang.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kadis Pertanian Kabupaten Kupang, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, jajaran teknis, para penyuluh pertanian, serta kelompok tani di sekitar lokasi. Seluruh unsur hadir langsung untuk mendukung proses penanaman yang menjadi simbol kolaborasi dan semangat membangun pertanian berbasis agribisnis.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan APINDO, melaksanakan gerakan panen jagung di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Panen dilaksanakan pada lahan seluas 0,5 hektare dengan varietas jagung Mandau oleh Kelompok Tani Penabur. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan petani dalam mendukung peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2025 di Keuskupan Agung Kupang menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran umat akan kedaulatan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, berbasis pada prinsip ekologi integral.

Hal ini disampaikan Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, dalam konferensi pers HPS 2025 yang digelar di Paroki Santo Simon Petrus Tarus, Rabu (29/10/2025).

“Pangan adalah hak semua orang, tanpa mengenal perbedaan. Allah menciptakan alam untuk dikelola dan dinikmati oleh semua orang. Karena itu, para petani yang sederhana pun berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan pantas,” tegas Mgr. Pakaenoni.

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan apresiasi tinggi kepada Keuskupan Agung Kupang atas inisiatifnya dalam menggerakkan kesadaran dan aksi nyata terhadap pentingnya pangan lokal sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Pernyataan itu disampaikan Usman saat menjadi pembicara daring (speaker online) dalam Seminar Hari Pangan Sedunia tingkat Keuskupan Agung Kupang, yang digelar di Aula Balai Besar Pelatihan Peternakan Noelbaki, Kabupaten Kupang, Senin (27/10/2025).
Paroki St. Simon Petrus Tarus sebagai tuan rumah dalam event ini, mengusung tema “Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik.”
Dalam pemaparannya, Usman menegaskan bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara dan seluruh lapisan masyarakat.

Keuskupan Agung Kupang menggelar perayaan Hari Pangan Sedunia tahun 2025 dengan semangat menghidupkan kembali cinta terhadap pangan lokal sebagai kunci kehidupan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaulat.  Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 27–29 Oktober 2025, di Paroki St. Simon Petrus Tarus, dengan rangkaian seminar, pelatihan, dan aksi nyata di lapangan.

Mengusung tema “Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik,” kegiatan dibuka secara seremonial oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, Romo Krispinus Saku, di Aula Balai Besar Pelatihan Peternakan Noelbaki, Kabupaten Kupang.

Hadir secara daring sebagai keynote speaker, Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyampaikan dukungan terhadap upaya Keuskupan Agung Kupang yang menggerakkan masyarakat untuk mencintai pangan lokal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT akan menyelenggarakan Festival Pangan Lokal dan Budaya Tahun 2025 di Kabupaten Ende pada 30–31 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah sekaligus melestarikan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat NTT.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menyampaikan bahwa festival ini lahir dari semangat untuk menempatkan pangan sebagai jati diri dan harga diri bangsa.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan hidup, tapi juga simbol harga diri bangsa. Kalau pangan berdaulat, maka kuatlah negara itu,” ujarnya dalam wawancara bersama RRI, Jumat (24/10/2025).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DISTANKP NTT) menerima kunjungan rombongan Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) POLRI Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kegiatan Peninjauan Objek Penting di lingkungan kantor DISTANKP Provinsi NTT.

Rombongan siswa Diktukba POLRI dipimpin oleh AKBP Iwan Iswahyudi, S.Pd., dan diterima langsung oleh tim dari DISTANKP NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para siswa Diktukba mengenai peran strategis sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian dari objek vital yang mendukung stabilitas nasional, termasuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, SH, MH mengatakan bahwa bidang pertanian saat ini tidak saja menjadi prioritas, namun semakin populer. Hal ini akibat dampak dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Alor akan memberikan perhatian penuh di sektor pertanian guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. “Kalau dulu orang sering membicarakan sektor PU (maksudnya infrastruktur).

Tetapi saat ini dengan adanya MBG sektor pertanian semakin populer,” demikian ungkapan Wabup Winaryo dalam sambutannya ketika menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Organik yang digelar Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Alor di lahan Perkebunan kelompok tani Wyrun di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, pada Kamis 23 Oktober 2025.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025. Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.