Komisi II DPRD NTT Bahas Optimalisasi Alsintan dan Irigasi Pertanian di Kementerian Pertanian
JAKARTA, DELEGASI.NET – Upaya mengatasi krisis pangan yang masih membayangi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi perhatian serius DPRD setempat. Pada Selasa (19/8/2025), Komisi II DPRD Provinsi NTT menggelar rapat konsultasi di Gedung D lantai 2, Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
Agenda pertemuan difokuskan pada optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengelolaan lahan, serta perbaikan irigasi pertanian di NTT.
Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Leonardus Lelo, S.IP., M.Si, bersama Wakil Ketua Komisi II, Yunus H. Takandewa, serta Sekretaris Komisi II, Junaidin.
Hadir pula anggota komisi, Marianus Manis, Klara Motu Loi, Paulus Lobo, dan Johan Oematan. Mereka diterima oleh Kapoksi Pengawasan Peredaran Alsintan Direktorat Sarana dan Prasarana Prapanen Kementerian Pertanian RI, Srihantoro, SP.
Fokus pada Krisis Pangan NTT
Leonardus Lelo menegaskan, hingga tahun 2025, NTT masih bergulat dengan persoalan kekurangan pangan. Kondisi ini, menurutnya, perlu ditangani secara komprehensif, terutama dalam kerangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Murni 2026 maupun Perubahan KUA-PPAS 2025.
“NTT memiliki lahan yang luas, tetapi belum dioptimalkan secara baik. Masalah irigasi yang terbatas dan ketersediaan alsintan yang belum merata menjadi hambatan serius bagi petani kita,” kata Leonardus.
Ia menambahkan, melalui rapat konsultasi dengan Kementerian Pertanian ini, DPRD berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita ingin ada langkah nyata dari pusat, bukan hanya dukungan teknis, tetapi juga alokasi anggaran untuk mempercepat modernisasi pertanian di NTT,” ujarnya.
Harapan pada Dukungan Pemerintah Pusat
Srihantoro, SP, mewakili Kementerian Pertanian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk di kawasan timur Indonesia.
Ia menilai NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, terutama komoditas pangan lokal, namun memang menghadapi tantangan infrastruktur dan teknologi.
“Kementerian siap mendukung melalui program penguatan alsintan dan irigasi, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah daerah agar distribusi dan pemanfaatannya tepat sasaran,” ujar Srihantoro.
Menuju Pertanian Modern dan Berkelanjutan
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus H. Takandewa, menekankan bahwa modernisasi pertanian di NTT harus menyentuh langsung kebutuhan petani kecil.
“Pengadaan alsintan bukan sekadar proyek, tetapi harus disertai pendampingan, agar petani mampu menggunakan dan merawatnya. Begitu juga dengan irigasi, tidak cukup membangun bendungan besar, tapi juga jaringan distribusi air hingga lahan kecil milik petani,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Paulus Lobo, menyoroti pentingnya perhatian terhadap aspek lahan tidur di berbagai kabupaten di NTT yang belum produktif.
“Kalau kita bisa optimalkan lahan tidur dengan dukungan teknologi, NTT tidak hanya keluar dari masalah pangan, tapi bisa menjadi lumbung pangan regional,” katanya.
Agenda Lanjutan
Hasil rapat konsultasi ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan anggaran daerah mendatang. Komisi II DPRD NTT menargetkan agar dalam program kerja 2026, dukungan pusat sudah bisa dirasakan masyarakat petani secara langsung.
Dengan kondisi iklim yang kerap kering dan musim tanam yang singkat, percepatan modernisasi pertanian diyakini menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan NTT pada pasokan pangan dari luar daerah.
//DELEGASI(Hermen Jawa)
