NTT Raih Penghargaan Swasembada Pangan 2025, Produksi Padi Meningkat dan Target 2026 Diperkuat
Kabar baik datang dari ladang-ladang padi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang 2025, produksi padi meningkat signifikan, serapan Bulog membaik, dan kepercayaan pusat terhadap kontribusi NTT menguat ditandai dengan penghargaan swasembada pangan yang diserahkan di Jakarta pada Januari 2026.
Namun, seperti halnya cerita panen di daerah beriklim kering, capaian angka bukanlah garis akhir. Ujian sesungguhnya justru dimulai setelahnya, untuk memastikan lompatan 2025 tumbuh menjadi fondasi yang kokoh, melalui pengelolaan air yang baik, benih yang makin adaptif, petani yang kian sejahtera, serta tata kelola dari hulu hingga hilir.
Secara nasional, tahun 2025 memang menjadi momentum penguatan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat sekitar 13,36% dibanding 2024. Dalam konteks itu, NTT menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang ikut menyumbang perbaikan kinerja produksi.
Menguatkan Hulu Hingga Hilir: Dari Program ke Ekosistem, Penghargaan, hingga Perlindungan Harga Petani
Kenaikan luas tanam 2025 menunjukkan satu hal penting: NTT mulai berhasil mengelola peluang tanam lebih baik di tengah karakter iklim yang menantang. Intensifikasi didorong lewat pompanisasi, irigasi perpompaan/perpipaan, perbaikan jaringan, hingga tumpang sisip (tusip) di lahan perkebunan. Di sisi lain, ekstensifikasi ditempuh melalui optimasi lahan (Oplah) non-rawa dan cetak sawah rakyat (CSR) untuk menambah luas tanam.
Penguatan hulu ini ditopang pula oleh akselerasi modernisasi pertanian dan penyediaan sarana produksi yang semakin maju. Pada 2024-2025, NTT menerima 3.072 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, drone pestisida, pompa air, rice transplanter, Power Thresher dan combine harvester. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan benih untuk 17.567 hektar, mencakup benih padi gogo, biofortifikasi, dan intensifikasi pertanian. Program Optimalisasi Lahan Kering (Oplah) juga diperluas hingga 28.723 hektar, sementara CSR terus didorong untuk memperkuat peningkatan indeks pertanaman—misalnya di Kabupaten Kupang, pembangunan sawah baru pada 2025 telah mencapai 423 hektar dari target 500 hektar.
Arah ini sejalan dengan kebijakan percepatan penguatan irigasi melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan percepatan pembangunan/rehabilitasi serta operasi-pemeliharaan jaringan irigasi untuk menopang swasembada pangan. Jika dirangkum sederhana, Tahun 2025 memberi pelajaran bahwa peningkatan produksi bukan hanya soal benih dan pupuk, tetapi juga soal air dan ketepatan musim tanam.
Di lapangan, dukungan curah hujan yang meningkat, perbaikan jaringan irigasi, bantuan pompa air, serta peran aktif penyuluh—yang kini semakin didukung biaya operasional dari APBD—ikut mendorong petani untuk dapat menanam hingga dua atau bahkan tiga kali dalam setahun di lokasi-lokasi tertentu.
Transformasi sektor pertanian juga diperkuat melalui pembentukan 81 Brigade Pangan yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Brigade ini berperan penting dalam menggerakkan mekanisasi sekaligus menjadi wadah regenerasi petani muda berbasis korporasi, sehingga modernisasi tidak berhenti pada alat, tetapi menjadi gerakan produksi yang lebih terorganisir.
Capaian produksi beras 2025 juga mengantarkan NTT memperoleh apresiasi nasional sebagai salah satu daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi beras nasional, dan pada Januari 2026 menerima Penghargaan (PIN) Swasembada Pangan Nasional di Jakarta. Di level publik, penghargaan sering dipahami sebagai “puncak”. Namun di sektor pertanian, penghargaan sejatinya adalah “tanda batas”: setelahnya, tantangan utama adalah menjaga agar peningkatan produksi tidak bergantung pada momentum jangka pendek, melainkan bertumpu pada ekosistem yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Sebagai bagian dari penghargaan ini, Kementerian Pertanian RI juga memberikan apresiasi kepada Andi Faisal (Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi NTT) serta Joaz Bily Oemboe Wanda atas kontribusi mereka dalam mewujudkan swasembada pangan.
Penguatan hulu tersebut harus berjalan seiring dengan hilir yang melindungi pendapatan petani. Pada 2025, penyerapan beras petani oleh Bulog di NTT tercatat 6.025 ton (97,05% dari target 6.240 ton), melonjak jauh dibanding 2024 yang hanya sekitar 384,8 ton. Ini menjadi sinyal positif bahwa mekanisme serapan mulai lebih responsif terhadap produksi di lapangan.
Dari sisi kebijakan harga, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah yang lebih menarik. Gabah kering panen (GKP) dibeli Bulog di tingkat petani Rp6.500/kg, dan beras Rp12.000/kg, melalui ketentuan Badan Pangan Nasional dan perubahannya pada 2025. Kombinasi serapan yang membaik dan kepastian harga acuan menjadi faktor krusial agar surplus tidak berubah menjadi tekanan harga di tingkat petani.
Tantangan struktural khas wilayah kering
Di balik capaian 2025, NTT masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural:
- Dominasi sawah tadah hujan. Dari luas baku sawah NTT 176.693 ha, sekitar 61,73% merupakan sawah tadah hujan (109.078 ha) yang umumnya hanya bisa ditanam 1 kali. Dampaknya langsung ke indeks pertanaman dan output tahunan.
- Benih lokal berumur panjang. Banyak petani masih memakai benih umur 4-5 bulan dengan produktivitas sekitar 2-3 ton, sehingga adopsi benih unggul dan genjah menjadi kunci produktivitas.
- SDM pertanian menua. Sensus Pertanian 2023 mencatat tenaga kerja sektor pertanian NTT 901.781 orang, dengan dominasi usia >45 tahun (62,08%). Ini berpengaruh pada adopsi teknologi dan intensifikasi.
- Ruang fiskal terbatas. Berkurangnya transfer pusat ke daerah menuntut inovasi pembiayaan dan kolaborasi.
Ada juga perubahan tata kelola penyuluhan yang memasuki fase baru: Kementerian Pertanian merilis kebijakan penguatan penyuluhan dengan pengalihan/penataan status penyuluh ASN yang mulai diberlakukan pada awal 2026. Ini bisa menjadi peluang bila sinkron dengan kebutuhan lapangan di kabupaten/kota.
Target Tahun 2026 untuk Menjaga Swasembada Pangan
Untuk 2026, target NTT jelas: luas tanam 273.800 ha dan produksi 1.184.540 ton GKG (setara 693.785 ton beras) agar kebutuhan beras tahunan sekitar 600-650 ribu ton dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Untuk menjaga swasembada pangan tetap berkelanjutan, fokus penguatan diarahkan pada poin-poin kunci berikut: perlindungan lahan pertanian pangan, pengelolaan air yang lebih terencana dan adaptif iklim, ketersediaan benih unggul dan sarana produksi yang tepat waktu, serta penguatan hilirisasi, serapan, dan stabilisasi harga agar pendapatan petani tetap layak.
Beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target produksi padi pada tahun 2026 adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi akan dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pompanisasi untuk meningkatkan indeks pertanaman dari 1-2 kali tanam menjadi 3-4 kali tanam dengan bantuan pompa air, irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan. Selain itu, ada juga program tumpang sisip (Tusip) di lahan perkebunan, yang memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih optimal. Penguatan mekanisasi melalui alsintan yang sudah masuk pada 2024-2025, serta penguatan Brigade Pangan, menjadi modal penting agar intensifikasi tidak berhenti pada program, tetapi berjalan konsisten di tingkat usaha tani.
Sementara itu, dalam rangka ekstensifikasi, program yang diterapkan antara lain percetakan sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan non-rawa untuk menambah luas tanam. Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga diperkuat melalui penyediaan benih unggul berumur genjah serta pupuk bersubsidi. Pemerintah pusat bahkan menurunkan HET pupuk bersubsidi hingga 20% mulai 22 Oktober 2025 untuk meringankan beban petani dan memperbaiki akses pupuk guna meningkatkan produktivitas.
Selain intensifikasi dan ekstensifikasi, salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut adalah diversifikasi pangan, yang mencakup pengembangan komoditas pangan selain padi untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis tanaman pangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan yang lebih beragam dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.
Pentingnya kolaborasi pentahelix menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan di NTT untuk mendukung pencapaian target produksi pangan yang lebih tinggi. Kolaborasi ini melibatkan penyiapan regulasi dan kebijakan anggaran dari pemerintah, penelitian dan inovasi dari akademisi, serta hilirisasi produk pertanian dan pemasaran dari pelaku usaha. Dengan penguatan hulu-hilir dan kolaborasi lintas pihak, swasembada pangan di NTT diharapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga bertahan secara stabil dari tahun ke tahun.
Jika 2025 adalah momentum, maka 2026 harus menjadi tahun konsolidasi agar swasembada pangan di NTT tidak hanya tercapai, tetapi juga bertahan. Kenaikan produksi patut disyukuri, namun pekerjaan utama adalah menjaga keberlanjutan dengan memperkuat pengelolaan air, memastikan ketersediaan benih dan sarana produksi, serta memperkuat hilirisasi dan serapan agar petani memperoleh nilai tambah yang layak. Dengan langkah itu, capaian 2025 menjadi pijakan kokoh menuju kemandirian pangan NTT yang berkeadilan dan berkelanjutan serta menegaskan posisi NTT sebagai contoh sukses transformasi pertanian di wilayah dengan keterbatasan agroklimat.