Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Gelar Rapat Strategis Percepatan Swasembada Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat koordinasi strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan di tingkat provinsi sekaligus mendukung target nasional. Rapat ini menitikberatkan pada dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, yang didukung oleh penguatan infrastruktur irigasi serta pembangunan bendungan, reformasi tata kelola pupuk, dan penyempurnaan regulasi pendukung.

Intensifikasi pertanian difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada melalui penerapan varietas unggul, teknologi budidaya modern, dan pengelolaan input pertanian yang lebih efisien. Sementara ekstensifikasi diarahkan untuk membuka areal tanam baru di lahan potensial yang belum optimal, khususnya di wilayah pedalaman NTT. Penguatan irigasi dan bendungan menjadi prioritas utama agar ketersediaan air terjamin sepanjang tahun, sehingga mengurangi risiko gagal panen akibat iklim kering yang dominan di provinsi ini.

Reformasi tata kelola pupuk menjadi salah satu agenda penting dalam rapat tersebut. Upaya ini mencakup peningkatan transparansi distribusi, pencegahan penyimpangan subsidi, serta pemanfaatan sistem digital untuk pemantauan stok dan kebutuhan petani secara real-time. Di sisi regulasi, dibahas penyempurnaan kebijakan perlindungan lahan sawah, insentif bagi petani yang menerapkan pertanian berkelanjutan, serta sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah.

Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, didampingi Kepala Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan serta jajaran terkait. Hadir pula Plt. Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Riset dan Standarisasi Industri Manado (BRMP), akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UNKRIS), perwakilan Politeknik serta SMK Pertanian Pembangunan Lili Naibonat, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluh Provinsi NTT, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta staf dinas terkait.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan penyuluh lapangan menjadi kunci utama. Sinergi ini diharapkan mampu mengatasi tantangan geografis dan iklim NTT, meningkatkan produksi pangan pokok, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Rapat menyepakati langkah tindak lanjut berupa pemantauan berkala dan penguatan program penyuluhan berbasis komunitas, demi mewujudkan NTT yang berdaulat pangan dan berkontribusi signifikan terhadap swasembada pangan nasional.