Ribuan PPPK se-NTT Berdialog Virtual Bersama Gubernur, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Kupang, NTT – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan aspirasi dan kegelisahan mereka melalui dialog virtual bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Kamis (5/3/2026).

Forum ini diselenggarakan secara terbuka agar suara para guru, tenaga kesehatan, petugas pertanian, perikanan, dan aparatur pendapatan daerah dari 22 kabupaten/kota dapat didengar langsung oleh pemerintah. Isu utama yang mengemuka adalah kekhawatiran terkait batas maksimal belanja pegawai 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dinilai dapat mempengaruhi keberlanjutan status PPPK.

Bagi banyak PPPK, hal ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi juga menyangkut masa depan pekerjaan, kesejahteraan keluarga, cicilan bank, pendidikan anak, dan keberlangsungan pelayanan publik di sekolah, puskesmas, serta sektor strategis lainnya.

Gubernur NTT menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibahas di ruang tertutup. “Semua harus terbuka, transparan, dan dicarikan solusi bersama. Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, mendorong pengkajian ulang regulasi, serta mencari langkah untuk memperluas ruang fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat,” ujarnya.

“Harapan kita tentu tidak ada satu pun Bapak dan Ibu yang dirumahkan. Kita berjuang bersama agar ada solusi terbaik,” tegas Gubernur. Ia juga menekankan agar seluruh PPPK tetap semangat, bekerja dengan hati, dan menjaga agar pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan dengan baik.

Di tengah dinamika kebijakan fiskal, satu hal yang tetap dijaga: pelayanan publik tidak boleh terhenti. Pendidikan harus terus berjalan, layanan kesehatan tetap terlayani, dan pembangunan daerah tetap bergerak maju.