Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Kunjungi BBI dan BBH Lembor: Dorong Revitalisasi untuk Tingkatkan Kualitas Benih

Lembor, 19 Oktober 2024 – Di sela-sela kunjungan Penjabat Gubernur NTT ke persawahan Lodok Lembor, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISTANKP) Provinsi NTT, didampingi oleh Pak Herudin dan Pak Laus, mengunjungi Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Benih Hortikultura (BBH) Lembor. Dalam kunjungan tersebut, turut serta 29 siswa magang yang sedang menjalani program pelatihan pertanian di area tersebut.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengevaluasi kondisi dan kinerja BBI dan BBH Lembor. Kunjungan ini berfokus pada pengamatan terhadap pertanaman padi varietas Pajajaran bersifat genjah (masa tanam relatif singkat) yang baru memasuki usia dua minggu. Tanaman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber benih unggul bagi petani di wilayah NTT khususnya di Kabupaten Manggarai Barat.

    • Selain itu, Plt Kadis juga melakukan inspeksi terhadap kondisi gudang penyimpanan benih di BBI Lembor. Stok benih padi Cakra Buana yang disimpan di gudang dinyatakan tidak layak edar karena berwarna kusam dan hitam. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak dinas sehingga perlu tindakan lebih lanjut untuk memastikan kualitas benih yang disalurkan kepada petani memenuhi standar yang ditetapkan.

    • Tak hanya pada tanaman padi, Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT juga meninjau perkembangan tanaman hortikultura yakni Mangga Arumanis dan Durian, yang saat ini masih dalam tahap penyambungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dan pembinaan teknis di BBH sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi hortikultura di wilayah tersebut.

    Dalam kesempatan ini, Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menekankan pentingnya revitalisasi BBI dan BBH di Lembor. Menurut beliau, langkah ini sangat krusial untuk memperkuat ketahanan pangan di NTT melalui penyediaan benih yang berkualitas. “Revitalisasi BBI dan BBH Lembor harus menjadi prioritas, karena peran mereka sangat vital dalam mendukung produksi benih tanam pangan dan hortikultura unggulan di daerah ini. Kami berharap, dengan adanya perbaikan, produktivitas dan kualitas benih yang dihasilkan akan semakin meningkat” ujar beliau.

    Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk terus mendukung para petani dalam meningkatkan hasil pertanian serta memperkuat sektor di provinsi ini.

    Similar Posts

    • Digitalisasi Pertanian Diklaim Bisa Entaskan Kemiskinan Struktural dan Persoalan Regenerasi

      Artikel

      Krisis regenerasi petani dan kemiskinan struktural menjadi tantangan masyarakat pedesaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan 1. Industrialiasi pertanian digital berbasis digital bisa menjadi solusi strategis.

      “Dengan sistem ini, produktivitas pertanian bisa meningkat, distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih adil, dan kesejahteraan petani pun dapat diwujudkan,” jelas Budiman dalam penanaman perdana padi metode TIP4K di Cirebon, Sabtu (11/10/2025).
      Budiman menyampaikan, lebih dari 70 persen petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Ironisnya, generasi muda enggan melanjutkan profesi ini lantaran imbal hasil yang kerap tak sebanding dengan jerih payahnya.
      Untuk itu dibutuhkan skema digitalisasi yang mampu mengintegrasikan seluruh rantai pasok pertanian, mulai dari petani, buruh tani, penggilingan padi, gudang logistik, hingga pedagang sembako dalam satu ekosistem digital.

    • Presiden Prabowo Apresiasi Mentan Amran atas Pengendalian Pertanian

      Artikel

      Jakarta,corebusiness.co.id–Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kinerjanya dalam mengendalikan situasi pertanian di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Mentan Amran, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta.

      “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” kata Presiden Prabowo saat melakukan teleconference bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Perpadi, serta jajaran terkait lainnya di ruang SAS, Kantor Pusat Kementan, Jakarta (3/2/2025)

      Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan. Menurutnya, masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

      “Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Kalau mau maju, pangan harus aman dulu. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta tanah air, dan patriotisme tinggi, setia pada tujuan swasembada pangan,” tegasnya.

      Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

    • Gubernur NTT: Pesta Pangan Lokal dan Budaya Alor Wujud Pelestarian Rasa dan Keberagaman

      Artikel

      Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, melalui Asisten III Setda NTT, Samuel Halundaka, S.IP., M.Si., secara resmi membuka Pesta Pangan Lokal dan Budaya Zona II di Kabupaten Alor, Senin (22/09/2025).

      Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya melestarikan pangan lokal sekaligus menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa. “Pangan dan budaya harus berjalan beriringan karena keduanya memberi hidup sekaligus makna bagi masyarakat,” ujar Gubernur melalui Asisten III Setda NTT.

    • Kolaborasi Pertanian dan Brimob Polda NTT: Wujudkan Kedaulatan Pangan di NTT

      Artikel

      Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam bidang pertanian, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai dan dampak perubahan iklim, maka Komandan Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, Bapak Komisaris Besar Polisi Ferry Raymond Ukoli, S. I. K melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Wilayah Provinsi NTT. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Kerjasama Proyek Perubahan Brimob Polda NTT dengan Dinas Pertanian Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Desa Oelnasi Kabupaten Kupang.

    • Food Estate 4 Juta Hektare Masuk RPJMN, Bidik Produksi Beras 10 Juta Ton hingga 2029

      Artikel

      Jakarta – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat proyek kawasan sentra produksi pangan atau lumbung pangan (food estate). Hingga 2029, pemerintah menargetkan proyek ini menambah produksi pangan sebanyak 20 juta ton gabah kering giling atau setara 10 juta ton beras.

      “Diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta hektare setara luas sawah,” bunyi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025 lalu itu, dikutip Jumat, 28 Februari 2025.

      Proyek ini akan diampu oleh Kementerian Pertanian dan BUMN atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Institusi lain yang berkontribusi yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

      Ada tiga wilayah utama yang akan menjadi lokasi food estate, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Di nomor empat, ada pula “lokasi prioritas lainnya” yakni Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.