Gubernur Melki Ultimatum OPD: Perencanaan Rampung Januari, Program Wajib Berdampak dan Disiplin ASN Diperketat
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk menuntaskan evaluasi kinerja tahun 2025 serta menyelesaikan perencanaan program kerja tahun 2026 secara terukur, berbasis data, dan berdampak langsung bagi masyarakat paling lambat Januari 2026.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Depan Kantor Gubernur NTT, Senin (19/1/2026). Ia menegaskan bahwa awal tahun merupakan fase strategis konsolidasi pemerintahan, baik di internal Pemerintah Provinsi NTT maupun dengan para pemangku kepentingan lintas sektor sesuai bidang masing-masing.
Menurut Gubernur Melki, proses evaluasi kinerja tahun sebelumnya sejatinya telah dilaporkan dan dikompilasi oleh perangkat teknis, namun Januari harus menjadi bulan penajaman perencanaan agar seluruh OPD memiliki arah kerja yang jelas hingga pada unit pelaksana terkecil.
“Bulan Januari ini adalah bulan perencanaan. Setiap OPD harus merumuskan dengan baik langkah-langkah kerja sampai ke level paling kecil sesuai tugas pelayanan publiknya,” kata Melki.
Ia menegaskan bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT pada tahun berjalan harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, bukan sekadar meningkatkan serapan anggaran.
“Tugas kita adalah mengaktifkan pelayanan publik yang benar-benar berdampak bagi masyarakat yang kita layani,” ujarnya.
Gubernur Melki menekankan bahwa dampak program harus dapat diukur secara konkret di setiap sektor. Di bidang pendidikan, dampak diukur dari manfaat yang dirasakan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.
“Indikatornya jelas, apakah angka putus sekolah turun, kualitas siswa meningkat, kualitas guru naik, dan orang tua merasakan manfaatnya,” katanya.
Ia kemudian menguraikan capaian sektor pertanian NTT yang berhasil melampaui target nasional swasembada pangan. NTT, menurutnya, termasuk empat hingga lima provinsi nasional yang berhasil melebihi target yang ditetapkan pemerintah pusat.
“NTT yang selama ini dianggap daerah kering ternyata mampu melampaui target sampai 35–40 persen. Ini terjadi karena perencanaan yang baik, diturunkan menjadi program, dan didukung kerja sama semua pihak,” ujar Melki.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, instansi vertikal seperti Kementerian Pertanian, serta para petani sebagai pelaku utama di lapangan. Ia menyebut capaian sektor pertanian menjadi bukti bahwa data yang akurat dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan mampu menghasilkan prestasi nasional, sebagaimana juga dicapai oleh sejumlah OPD lain yang memenuhi target kinerja tahun sebelumnya.
Gubernur Melki secara khusus memperingatkan seluruh OPD agar tidak menyusun perencanaan berbasis data manipulatif atau sekadar memenuhi kepentingan formal.
“Dalam perencanaan jangan membuat data yang asal bapak senang. Data harus apa adanya,” tegasnya.
Ia menyinggung hasil evaluasi nasional penanganan stunting di NTT yang menunjukkan ketidaksesuaian antara besarnya atensi anggaran dan hasil yang dicapai di lapangan, sebagaimana terungkap dalam pertemuannya dengan Menteri BKKBN.
“Angka stunting kita justru naik. Padahal atensi dan dananya besar. Ini harus dikoreksi,” katanya.
Gubernur Melki mengingatkan agar anggaran penanganan stunting tidak habis untuk kegiatan administratif seperti rapat, melainkan benar-benar sampai pada penerima manfaat berupa intervensi gizi.
“Jangan sampai kelihatan anggarannya besar, tapi habis untuk rapat, tidak sampai ke urusan gizi,” ujarnya.
Ia meminta seluruh OPD mengurangi program yang tidak berdampak dan memfokuskan belanja pada hasil nyata, baik di sektor pendidikan, kesehatan, peternakan, perikanan, maupun sektor strategis lainnya.
Gubernur Melki menegaskan setiap OPD wajib merumuskan target yang selaras dengan target pemerintah pusat maupun target daerah yang telah diputuskan.
“Januari ini perencanaan harus selesai. Tidak boleh lagi ada OPD yang masih bingung dengan perencanaannya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan ketidakwajaran dalam perencanaan anggaran desa, termasuk penggunaan anggaran yang tidak proporsional dan tidak berdampak.
“Ada laporan seharusnya 100 juta per desa, tapi digunakan 300 juta untuk satu desa dan habis begitu saja. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.
Menurutnya, apabila perencanaan belum jelas, OPD wajib meminta penjelasan dan tidak boleh menjalankan program yang tidak memiliki ukuran dampak. Selain perencanaan program, Gubernur Melki menekankan penguatan disiplin ASN. Ia mengungkapkan masih ditemukannya praktik manipulasi absensi meskipun telah menggunakan sistem sidik jari.
“Saya masih mendapat laporan adanya titip sidik jari. Sidik jarinya A, tapi yang hadir B. Ini membuat data kehadiran tidak valid,” tegasnya.
Ia meminta Inspektorat serta pengawas internal yang telah dibentuk di setiap OPD untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Kalau tahu, langsung beri tindakan. Jangan dibiarkan,” ujarnya.
Gubernur Melki menegaskan bahwa masa toleransi terhadap pelanggaran disiplin telah berakhir setelah satu tahun kepemimpinan Melki–Joni.
“Tahun ini kami sepakat mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur agar disiplin dan kinerja ASN meningkat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa laporan kehadiran dan kinerja ASN, termasuk yang disampaikan oleh Inspektorat, akan diverifikasi kembali sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Dalam rangka optimalisasi aparatur, Gubernur Melki menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah memperoleh persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menugaskan ASN pada tugas-tugas khusus di luar OPD.
“ASN yang sudah penuh di OPD bisa dipisahkan untuk tugas khusus. Ini sudah mendapat persetujuan BKN,” jelasnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh agenda strategis pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif.
Menutup arahannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam penanganan korban kecelakaan wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, hingga operasi pencarian dinyatakan selesai.
Ia menegaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pariwisata premium Labuan Bajo.
“Evaluasi total akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Labuan Bajo adalah destinasi wisata unggulan nasional dan kebanggaan kita,” ujarnya.
Gubernur Melki menegaskan bahwa seluruh agenda strategis ke depan, termasuk isu pekerja migran Indonesia, bandara internasional, dan sektor prioritas lainnya, akan dirumuskan secara lebih praktis, terukur, dan berdampak.
Ia meminta seluruh ASN bekerja fokus, disiplin, dan solid agar perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.
