Gubernur NTT Tinjau SPPG di Lembata, Pastikan Program MBG Berjalan Maksimal dan Dorong Ekonomi Lokal

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NT), Melki Laka Lena, melanjutkan kunjungan kerjanya dengan mendatangi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Lamahora di Kabupaten Lembata

Setelah meninjau Puskesmas Hadakewa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NT), Melki Laka Lena, melanjutkan kunjungan kerjanya dengan mendatangi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Lamahora di Kabupaten Lembata, Rabu (16/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Melki memantau secara langsung seluruh fasilitas yang tersedia di SPPG Lamahora, mulai dari ruang pengolahan hingga dapur utama.Ia ingin memastikan bahwa seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, serta telah sesuai dengan pelatihan yang diberikan sebelumnya kepada para tenaga dapur.

SPPG Lamahora sendiri merupakan mitra dari Yayasan Berkat Citra Lembata dan menjadi salah satu dapur MBG yang aktif dalam mendukung penyediaan makan siang sehat bagi anak-anak sekolah di daerah tersebut.

“Semua 50 orang yang bekerja di dapur MBG ini saya lihat sangat senang dan bersemangat. Ini bukan hanya soal makan siang gratis, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Bahan-bahan yang digunakan di dapur ini tentu akan dipasok dari petani lokal, peternak, dan nelayan. Artinya, dapur ini juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Melki.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk mendukung program MBG di seluruh wilayah NTT. Dana tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, namun juga mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal.

“Kita harus tangkap peluang besar ini. Jangan sampai uang Rp 9 triliun ini kembali ke Jakarta. Kita harus pastikan seluruh bahan baku berasal dari NTT, agar uang tetap berputar di sini dan mendorong ekonomi lokal,” tegasnya.

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajakan langsung dari Gubernur kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program MBG baik sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja, maupun pengawas mutu makanan. 

Dengan cara ini, program yang awalnya ditujukan untuk pemenuhan gizi anak sekolah dapat memberi dampak luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.

Sumber : Gubernur NTT Tinjau SPPG di Lembata, Pastikan Program MBG Berjalan Maksimal dan Dorong Ekonomi Lokal – NTT Pride

Similar Posts

  • Polres Kupang Gelar Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar untuk Dukung Ketahanan Pangan

    Oelamasi, KBC — Sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Kepolisian Polres Kupang melaksanakan kegiatan penanaman jagung secara serentak dengan total target lahan mencapai 1 juta hektar.

    Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Kepolisian Polres Kupang dalam mendukung program 100 Hari ASTA Cita yang digagas Pemerintah Indonesia.

    Kegiatan utama berlangsung di Taklale, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dipimpin langsung oleh Wakapolres Kupang, Kompol Ribka Huberta Hangge, SH, MH, dengan didampingi jajaran PJU Polres Kupang, Forkompinda, serta dinas terkait Kabupaten Kupang.

    Selain kegiatan di Taklale, jajaran Polsek di bawah Polres Kupang turut melaksanakan penanaman di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dipimpin oleh para Kapolsek yang berkolaborasi dengan camat serta pemerintah setempat.

  • Pemprov NTT Gelar Pasar Murah Di Bakunase, Penfui, BTN Kolhua

    Dalam rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, melaksankan Gerakan Pangan Murah (GPM) berupa penjualan bahan-bahan pangan atau Sembako dan sayur mayur dengan harga murah di bawah harga pasaran umum.

    Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi dalam kota Kupang yaitu, di Kelurahan Bakunase Dua, Kelurahan Penfui dan Kelurahan Kolhua.

    Di Kelurahan Bakunase Dua dilaksanakan Tanggal 04 Desember 2024, bertempat di halaman Gereja (GMIT) Alfa Omega. Di Kelurahan Penfui dilaksankan Tanggal 05 Desember 2024, berlokasi di Halaman Parkir Gedung Flaminggo  POM AU Lanud Eltari di Jalan Adi Sucipto. Sedangkan di Kelurahan Kolhua dilaksanakan dilaksanakan Tanggal 06 Desember 2024, berlokasi di Halaman Gereja (GMIT) Kaisarea di Jalan Fetor Funai.

  • Mentan Amran Masuk 5 Besar dengan Kepuasan Publik Tertinggi Versi LSI

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja merilis daftar menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang berhasil meraih peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%.

    Hasil survei ini mencerminkan apresiasi publik terhadap kinerja Andi Amran dalam meningkatkan produksi pangan, mendukung petani, serta mendorong inovasi di sektor pertanian. Sejak kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian, ia terus menjalankan program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap Andi Amran cukup tinggi adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras nasional. 
    Beberapa kebijakan strategis yang diterapkan antara lain:

    ⁠Program Modernisasi Pertanian: Mendorong penggunaan teknologi pertanian, seperti drone penyemprot pupuk dan alat tanam otomatis, untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen

    Subsidi dan Bantuan untuk Petani: Menyalurkan bantuan pupuk dan alat pertanian kepada petani kecil guna meningkatkan kesejahteraan mereka

    Revitalisasi Irigasi: Memperbaiki jaringan irigasi di berbagai wilayah untuk mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian

    Pengendalian Impor Pangan: Memperketat regulasi impor beras dan komoditas pangan lainnya guna melindungi harga jual produk dalam negeri

    Dalam beberapa bulan terakhir, kementeri

  • Panen Perdana Padi Kelompok Tani Sehati Kupang Tengah, Menuju IP3 Tahun 2025

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menghadiri kegiatan Panen Perdana Padi yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sehati di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

    Kegiatan panen ini dihadiri oleh Bupati Kupang, Dandim 1602 Kupang, perwakilan Bank Indonesia, unsur Lembaga Tani Ternak Indonesia (LT2I) NTT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta anggota Kelompok Tani Sehati.

    Panen secara simbolis dilaksanakan pada lahan seluas 1 hektar dari total 25 hektar yang akan dipanen secara bertahap. Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan berupa optimasi lahan seluas 25 hektar, sementara Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan berupa 1 unit hand tractor bagi kelompok tani.

  • Sinergi TNI-Polri dan Distankp NTT dalam Membangun Ketahanan Pangan Melalui Kolaborasi Pertanian

    Kupang 26 Februari 2025 – Dalam program Dialog Kupang Pagi di Studio Pro 1 RRI Kupang, Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distankp) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Semuel F. Keffi, S.P., M.Sc., menekankan pentingnya kolaborasi multisektor untuk memperkuat ketahanan pangan. Acara ini mengangkat peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung pembangunan pertanian di NTT, khususnya melalui pendampingan teknis dan penguatan kebijakan.

    Pertanian Butuh Kolaborasi, Bukan Kerja Sektoral

    Semuel menyatakan bahwa membangun sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial atau oleh satu instansi saja. “Diperlukan sinergi dan kolaborasi, baik di tingkat kebijakan maupun lapangan,” ujarnya. Ia menjelaskan, langkah awal sinergi kebijakan telah diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima TNI setempat. “Dengan MoU ini, kami di tingkat daerah tinggal memperkuat koordinasi agar seluruh pemangku kepentingan bersatu dalam satu gerakan,” tambahnya.

    Kolaborasi ini, menurut Semuel, menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan dukungan kepada petani berjalan efektif. “Kehadiran TNI-Polri di lapangan, seperti melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) TNI dan Polri (Babinsa), sangat membantu petani, terutama dalam pendampingan teknis dan evaluasi pelaporan,” jelasnya.