Sinergi APBD, APBN, dan KUR Perkuat Panca Pertanian NTT Menuju Swasembada Pangan 2026

Kupang, 4 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan program prioritas daerah, dukungan APBD dan APBN, perluasan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, serta penguatan infrastruktur dan hilirisasi hasil pertanian.

Arah tersebut mengemuka dalam diskusi program “Katong Ba’omong” yang membahas strategi pembangunan pertanian NTT dari hulu sampai hilir. Forum ini menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan tidak dapat bertumpu pada satu sektor saja. Pertanian membutuhkan kerja terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, lembaga keuangan, pelaku usaha, petani, dan masyarakat.

Sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam perekonomian NTT. Badan Pusat Statistik mencatat struktur ekonomi NTT tahun 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,58 persen. Data ini menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah.

Panca Pertanian sebagai Arah Kerja Daerah

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, SP, menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian melalui pendekatan yang terpadu. Arah kerja tersebut dirumuskan melalui Panca Pertanian sebagai dasar pelaksanaan program pertanian daerah.

Panca Pertanian mencakup lima prioritas utama. Prioritas tersebut meliputi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan serta perkebunan, revitalisasi balai benih dan kebun dinas, optimalisasi infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta hilirisasi produk pertanian.

Melalui Panca Pertanian, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi. Pemerintah juga memperkuat penyediaan benih, sarana produksi, infrastruktur, pembiayaan, pascapanen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.

Target Produksi dan Capaian Pangan NTT

Pemerintah Provinsi NTT menargetkan peningkatan produksi komoditas pangan strategis. Pada tahun 2026, target luas tanam padi ditetapkan sebesar 273.800 hektare dengan target produksi padi sebesar 1.186.456 ton GKG dan produksi beras sebesar 694.944 ton. Target ini disusun untuk memenuhi rata-rata kebutuhan beras NTT sekitar 650.000 ton per tahun.

Capaian tahun 2025 menjadi modal penting. BPS NTT mencatat bahwa luas panen padi pada 2025 mencapai 212,09 ribu hektare. Angka ini meningkat 43,36 ribu hektare atau 25,70 persen dibandingkan tahun 2024. Produksi padi pada 2025 juga mencapai 968,32 ribu ton GKG, meningkat 260,53 ribu ton atau 36,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut ikut memperkuat posisi NTT dalam agenda swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi NTT juga mencatat bahwa NTT meraih Pin Penghargaan Swasembada Pangan Nasional dari Kementerian Pertanian RI atas peningkatan produksi padi.

APBD dan APBN Saling Menguatkan

Berdasarkan informasi yang mengemuka dalam diskusi tersebut, dukungan APBD NTT tahun 2026 untuk sektor pertanian tetap diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. Dengan ruang fiskal daerah yang terbatas, sinergi dengan APBN, dukungan kementerian dan lembaga, serta sumber pembiayaan lain menjadi penting untuk memperkuat pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir.

Dari sisi fiskal nasional, Kanwil DJPb NTT mencatat bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan di NTT tahun 2026 mencapai Rp860,94 miliar hingga akhir Februari 2026. Alokasi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi kedaulatan pangan melalui integrasi program strategis dan dukungan fiskal pemerintah.

Dukungan APBN menjadi penting karena pembangunan pertanian membutuhkan pembiayaan lintas sektor. Dukungan tersebut tidak hanya menyasar produksi, tetapi juga infrastruktur air, pengelolaan irigasi, stabilisasi pangan, distribusi, dan penguatan layanan pendukung lainnya.

KUR sebagai Akses Modal Petani dan Pelaku Usaha

Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam usaha pertanian. Petani membutuhkan modal untuk membeli benih, pupuk, alat produksi, tenaga kerja, dan kebutuhan budidaya lainnya. Karena itu, akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau perlu terus diperluas.

Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penyerapan KUR tahun 2026 dapat melampaui Rp3 triliun. Potensi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk petani, pekebun, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM sektor pangan.

Penyaluran KUR sektor pertanian juga menunjukkan perkembangan positif. DJPb NTT mencatat penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan pada awal 2026 didominasi skema KUR mikro. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan produktif masih sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil di sektor pertanian.

Melalui KUR, petani diharapkan dapat memperkuat skala usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal. Akses pembiayaan juga perlu diikuti dengan literasi keuangan agar pinjaman dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Infrastruktur Air Menjadi Kunci Produktivitas

Tantangan utama pertanian NTT masih berkaitan dengan ketersediaan air. Sebagian wilayah pertanian masih bergantung pada curah hujan, sehingga produktivitas sangat dipengaruhi oleh kondisi musim.

Karena itu, penguatan infrastruktur air menjadi kebutuhan penting. Bendungan, embung, jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier perlu saling terhubung agar air benar-benar sampai ke lahan petani.

Pembangunan infrastruktur pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada sisi utama. Jaringan tersier dan distribusi air di tingkat lahan juga perlu mendapat perhatian. Dengan jaringan yang lebih baik, petani dapat meningkatkan indeks pertanaman, memperluas masa tanam, dan menjaga keberlanjutan produksi.

Strategi KISS untuk Kerja yang Lebih Terpadu

Pemerintah Provinsi NTT mendorong pendekatan kerja KISS, yaitu Kolaborasi, Integritas, Sinergi, dan Sistematis. Distankp NTT menjelaskan bahwa prinsip ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor, integritas dalam pelaksanaan tugas, sinergi antar pihak terkait, serta pendekatan yang terencana dan terukur.

Melalui pendekatan KISS, persoalan pertanian tidak dilihat secara terpisah. Masalah produksi harus dikaitkan dengan air, benih, pupuk, alsintan, penyuluhan, pembiayaan, distribusi, harga, dan pasar.

Pendekatan ini juga mendorong pelaksanaan program berdasarkan fokus lokasi dan fokus komoditas. Sentra produksi perlu mendapat dukungan yang lebih terarah agar hasil program dapat terlihat jelas dan berdampak langsung kepada petani.

Hilirisasi: Dari Ladang ke Pasar

Peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan pasar. Petani tidak cukup hanya didorong untuk menanam. Petani juga membutuhkan kepastian serapan, harga yang layak, dan nilai tambah dari hasil produksinya.

Semangat “Dari Ladang ke Pasar” menjadi penting dalam pembangunan pertanian NTT. Semangat ini menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus menyentuh seluruh rantai nilai, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, sampai pemasaran.

Pada komoditas jagung, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah jagung di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram. Badan Pangan Nasional menyebut kebijakan ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani jagung dalam negeri.

Kebijakan harga perlu diikuti dengan penguatan rantai pemasaran. Hilirisasi dapat dilakukan melalui koperasi, BUMD agrobisnis, pelaku usaha, industri pakan, pengolahan pangan, dan kerja sama dengan offtaker. Dengan rantai pemasaran yang lebih kuat, hasil panen petani dapat terserap lebih baik dan memberi nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Penguatan Pangan Lokal dan Ketahanan Keluarga

Selain padi dan jagung, NTT memiliki potensi besar pada pangan lokal. Sorgum, ubi, kacang-kacangan, pisang, dan komoditas lokal lainnya dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi pangan daerah.

Penguatan pangan lokal penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Langkah ini juga dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga, memperluas pilihan konsumsi masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani lokal.

Ketahanan pangan juga berkaitan dengan penanganan stunting. Karena itu, program pertanian perlu mendukung ketersediaan pangan bergizi, akses pangan yang lebih baik, serta pemanfaatan pangan lokal di tingkat rumah tangga.

Kerja Bersama Menuju Swasembada Pangan

Swasembada pangan membutuhkan kerja kolektif dan konsisten. APBD perlu diarahkan secara fokus. APBN perlu memperkuat program prioritas. KUR perlu membuka akses modal bagi petani. Infrastruktur irigasi perlu memastikan air sampai ke lahan. Hilirisasi perlu menjamin pasar dan harga yang lebih baik.

Dengan Panca Pertanian, pendekatan KISS, dukungan lintas sektor, serta penguatan dari hulu sampai hilir, Pemerintah Provinsi NTT optimistis sektor pertanian dapat terus menjadi penggerak utama pembangunan daerah.

Swasembada pangan bukan hanya tentang peningkatan angka produksi. Swasembada pangan harus bermuara pada kemandirian daerah, stabilitas harga, ketersediaan pangan, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani di Bumi Flobamora.