Sukseskan Program Food Estate, Menteri Basuki Gelar Rapat Koordinasi Bersama Menteri Pertanian
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pengembangan program food estate di sejumlah daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Untuk mensukseskan program tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Menteri Basuki mengatakan, rapat kali ini bertujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program bersama pengembangan food estate di beberapa daerah yang sudah dimulai. “Program food estate ini adalah program bersama antar beberapa Kementerian dan Lembaga,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.
“Untuk di Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan, pada saat ini infrastruktur air baku (jaringan perpipaan primer dan sekunder) telah tersedia untuk lahan 1.000 ha, yang sudah siap untuk ditanami seluas 119 ha. Dari 119 ha, lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 41,8 ha diantaranya ditanami bawang merah, bawang putih, cabai, kubis, jagung dan kentang oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki.
Selain itu, dikatakan Menteri Basuki juga telah dilakukan land clearing di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) seluas 72 ha (dari rencana 200 ha) serta pembangunan Fasilitas TSTH, antara lain gedung riset, mess karyawan, screen house dan infrastruktur kawasan, dengan progres 97,5% dan target selesai akhir April 2023, serta pembangunan Jalan Akses TSTH sepanjang 14,3 km, jalan akses food estate 8 km dan 2 jembatan.
“Kemudian food estate di Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021 Pemerintah merencanakan pengembangan food estate seluas 43.000 ha. Kementerian PUPR telah mendukung penyediaan infrastruktur berupa jaringan irigasi rawa di Blok A seluas 43.000 ha,” kata Menteri Basuki.
Dijelaskan Menteri Basuki, penyediaan infrastruktur jaringan irigasi tersebut terdiri dari pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa sepanjang 2.195 km, pembangunan pintu dan jembatan sejumlah 178 unit pintu air dan 60 unit box culvert, dan pembangunan serta rehabilitasi Pintu Air DIR Dadahup Tahap 2 (SYC) berupa pembangunan 1 pintu air primer, pembangunan 4 pintu air tersier, pembangunan 9 box culvert dan rehabilitasi 3 pintu air primer.
“Sedangkan untuk di NTT, pengembangan food estate terdapat di Kabupaten Belu, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di Kabupaten Belu, pemanfaatan air dari Bendungan Rotiklot seluas 55 ha, pemanfaatan air dari Bendungan Haliwen seluas 20 ha, dan dari Bendungan Haekrit seluas 60 ha. Juga ada pemanfaatan sumur air tanah sebanyak 23 lokasi untuk area seluas 230 ha,” kata Menteri Basuki.
Sedangkan untuk di Kabupaten Sumba Tengah NTT, Menteri Basuki menyebutkan telah dilakukan peningkatan Jaringan Irigasi Embung Lokojange dengan luas layanan 260 ha dan pemanfaatan air tanah lewat pembuatan sumur. “Untuk di Sumba Timur, pengembangan lahan sorgum sangat didukung dengan ketersediaan air tanah yang banyak dan aktifnya petani, untuk itu salah satunya Kementerian PUPR bangun 4 titik sumur bor dan 50 titik sumur gali untuk melayani 389 ha lahan masyarakat diDesa Patawang,” ujarnya.
Terakhir untuk food estate di Keerom, Papua, Menteri Basuki mengatakan, pada tahap pertama Kementerian PUPR mulai menyiapkan food estate di lahan eks-sawit seluas 3.000 ha. “Sejauh ini sudah dilakukan olah tanah siap tanam seluas 500 ha, kalau ini dapat ditanami dengan baik baru dilanjutkan, karena ketersediaan airnya sangat cukup,” kata Menteri Basuki.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas kerja sama Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian sejauh ini untuk pengembangan food estate di sejumlah daerah. “Mungkin sistem pengairan ke depannya harus terus dibenahi, untuk air kami tetap berharap bantuan dari Kementerian PUPR dan kami siap mendukung,” kata Menteri Pertanian.