Wakil Gubernur NTT Paparkan Strategi Penguatan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan RI–RDTL pada Sidang Komisi II DPR RI

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara yang diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari wilayah perbatasan, termasuk Gubernur Papua, Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mengelola dan mengembangkan kawasan perbatasan negara secara terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan paparan komprehensif mengenai kondisi terkini serta arah pembangunan kawasan perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI–RDTL) di wilayah Provinsi NTT. Paparan tersebut mencakup penguatan berbagai sektor strategis, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, serta kelautan dan perikanan. Pendekatan ini dipandang sebagai manifestasi nyata kehadiran negara di wilayah terdepan (beranda terdepan) guna menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami terus mendorong pembangunan di kawasan perbatasan melalui sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan sebagai bentuk kehadiran negara di beranda terdepan,” ujar Wakil Gubernur Johni Asadoma.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memainkan peran sentral dalam upaya tersebut. Sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi prioritas karena potensi lahan subur di kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Program-program yang telah dilaksanakan mencakup peningkatan akses irigasi, distribusi benih unggul, serta pengembangan peternakan sapi dan kambing yang adaptif terhadap kondisi geografis wilayah perbatasan. Di sektor kelautan dan perikanan, pengembangan budidaya rumput laut serta perikanan tangkap dan tambak garam turut diperkuat guna mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat pesisir sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

Wakil Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Pertama, penyelesaian segmen batas wilayah yang belum tuntas, khususnya pada Unsurveyed Segment dan Unresolved Segment. “Masih terdapat beberapa segmen perbatasan yang belum disepakati dan ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kedaulatan jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah pusat bersama kedua negara,” tegasnya. Ketidakpastian batas wilayah ini dapat menghambat pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan peternakan, sehingga berdampak langsung terhadap upaya ketahanan pangan di tingkat lokal.

Kedua, status Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dengan 609 pulau yang hingga kini belum ditetapkan secara resmi. Kondisi ini memengaruhi prioritas alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk jalan akses ke lahan pertanian serta fasilitas pelabuhan untuk distribusi hasil perikanan dan peternakan.

Ketiga, kebutuhan dukungan intensif dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan fiskal daerah. Wakil Gubernur menyampaikan usulan spesifik, antara lain pengalihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional serta percepatan pembangunan kembali jembatan yang rusak di kawasan perbatasan. “Keterbatasan fiskal daerah membuat kami sangat berharap dukungan pemerintah pusat, karena infrastruktur perbatasan ini bukan hanya kepentingan daerah, tetapi kepentingan nasional,” katanya.

Dalam penutup paparannya, Wakil Gubernur menegaskan visi jangka panjang pembangunan perbatasan. “Jika kawasan perbatasan maju dan masyarakatnya sejahtera, maka kedaulatan negara akan semakin kuat.” Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi, khususnya melalui sektor pertanian dan ketahanan pangan, merupakan fondasi utama dalam mempertahankan integritas wilayah negara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang menyimpulkan perlunya penyusunan road map pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Ia juga mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera menyelesaikan persoalan batas wilayah. “Kami berharap komitmen ini segera ditindaklanjuti agar pengelolaan perbatasan, khususnya RI–RDTL, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Johni Asadoma didampingi oleh sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi NTT, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT, Viktor Manek; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) NTT, Maksi Nenabu; Kepala Badan Penghubung Pemprov NTT, Florida Taty Setyawati; serta Kabid Anggaran BKAD Provinsi NTT, Ronald Ampiran.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berkomitmen untuk terus mengimplementasikan arahan Wakil Gubernur melalui program-program konkrit di kawasan perbatasan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung kedaulatan negara di wilayah terdepan secara berkelanjutan.