Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov NTT Buka Kegiatan GPM

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan perlunya perubahan pola pikir aparatur daerah dari sekadar pengelola rutin menjadi pencetak pendapatan. Dorongan itu ia sampaikan saat meninjau kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Rote Ndao, Sabtu (20/9/2025).

Dalam pertemuan di Kantor Samsat Rote Ndao, Gubernur Melki yang didampingi Bupati Rote Ndao Paulus Henuk dan Kaban Aset dan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, menegaskan bahwa setiap instansi pengelola potensi daerah harus berperan sebagai “badan pendapatan”, bukan “badan pengeluaran”.

“Kita ini badan pendapatan, pikirannya harus cari duit. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan,” ujar Gubernur Melki.

Ia pun menginstruksikan agar segera disusun rencana aksi terukur di sektor pajak kendaraan bermotor, kehutanan, pertanian, hingga perikanan.

Kepala Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi NTT Rahmatulloh Adji mengatakan, musim hujan tahun ini diprediksi datang lebih awal dengan puncak hujan akan terjadi pada bulan Januari 2025.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma berkesempatan menghadiri acara Syukuran Penggunaan Gedung Kampus Baru dan Asrama Akademi Teknik Kupang di Kelurahan Maulafa Kota Kupang pada 26 April 2025. Pembangunan Gedung Kampus Baru dan Asrama Akademi Teknik Kupang tersebut atas bantuan dari Kementerian PUPR tahun 2024.
Gubernur NTT dalam sambutannya mengharapkan Akademi Teknik Kupang semakin meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat mencetak lulusan yang handal, terampil dan punya soft skill yang baik. “Tentu dengan kehadiran gedung yang baru untuk mendukung perkuliahan dan asrama, maka diharapkan ada peningkatan kualitas yang harusnya juga luar biasa,” ungkap Gubernur NTT.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau kawasan pesisir Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dilanda banjir rob pada Selasa (4/2).

Dalam kunjungan ini, ia menyerahkan bantuan bagi warga terdampak dan memastikan penanganan bencana berjalan optimal.

Pj. Gubernur Andriko menerima laporan langsung dari Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba, Kepala BPBD Kabupaten Kupang Semy Tinenti, Kadis Sosial Paulus Liu, Kadis Pertanian Amin Juariah, serta Kepala Desa Tablolong Zet A.M. Nggadas. Ia menyampaikan keprihatinan atas dampak bencana yang menyebabkan kerusakan rumah, gagal panen rumput laut, serta kerusakan alat tangkap nelayan.

“Banjir rob ini telah mengakibatkan lebih dari 1.000 orang mengungsi. Kami memastikan bantuan sosial dan pelayanan bagi masyarakat terdampak berjalan dengan baik. Saya juga mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti informasi cuaca dari BMKG El Tari Kupang,” ujar Andriko.

Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Andriko meninjau dapur umum di Kantor Desa Tablolong dan menyerahkan bantuan dari Pemprov NTT, termasuk beras, selimut, tenda gulung, family kit, kids ware, dan kasur.

Kepala Desa Tablolong Zet A.M. Nggadas mengapresiasi penanganan cepat dari pemerintah.

Kupang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) fokus melakukan pengembangan pangan lokal yakni sorgum pada lahan seluas 3.000 hektare….

TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

“Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.