PEMPROV NTT Lakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) Di Gereja GMIT Silo Naikoten 1

Kupang, 18 Juli 2024 – Dalam rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT melaksanakan Gerakan Pasar Murah di Gereja GMIT Silo Naikoten 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz B. Oemboe Wanda, serta melibatkan berbagai distributor besar dan UMKM lokal.

Plt Kadis Joaz B. Oemboe Wanda dalam sambutannya menekankan pentingnya Gerakan Pasar Murah ini sebagai upaya konkrit pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. “Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat NTT, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” ujarnya.

Gerakan Pasar Murah ini melibatkan sejumlah distributor dan UMKM yang berpartisipasi aktif, antara lain Bulog, Hypermart, CV. Sampurna, CV. Wijaya, PT. Laris Manis Kupang, CV. NAM, RNI/IDFood, PT. Faromas, UMKM Cathy, UMKM Berkat, Kelompok Tani Ie Hari, Senaya Agro Fresmart, serta Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Mereka menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan produk pertanian lainnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Pasar Murah ini menarik minat banyak warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah satu warga yang hadir, Ibu Maria, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kegiatan ini. “Dengan adanya pasar murah ini, saya bisa membeli beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa depan,” ungkapnya.

Plt Kadis Joaz B. Oemboe Wanda dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pasar Murah ini.

“Gerakan pangan murah ini, perlu ada kolaborasi, integrasi dan kerja sistematis dari semua pihak, menjadi penting karena agenda pemerintah provinsi saat ini bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan, menekan stunting, pengendalian inflasi dan mencegah terjadinya rawan pangan, kegiatan ini bukan saja kita buat di Gereja tapi sering juga di Masjid atau di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat, dan kami berterima kasih kepada semua pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ini ,” katanya.

Beliau juga menambahkan bahwa Gerakan Pasar Murah ini akan terus diupayakan untuk diadakan di berbagai wilayah lain di NTT sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya Gerakan Pasar Murah ini, diharapkan masyarakat NTT dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka di tengah kenaikan harga. Langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Similar Posts

  • Menuju Swasembada Pangan, 4 Langkah Regulasi Baru Ditetapkan Pemerintah

    TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

    Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

    Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

    “Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

    Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

    Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

    Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

    Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

  • NTT Dapat Alokasi 13.810 Hektare Cetak Sawah Rakyat

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi lahan seluas 13.810 hektare untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dari Pemerintah Pusatpada tahun 2025. Dari total alokasi tersebut, seluas 5.200 hektare saat ini tengah dalam proses Survei Investigasi dan Desain (SID) di 13 kabupaten/kota.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Billy Oemboe Wanda, dalam konferensi pers “Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024 serta Prognosa Capaian 2025” yang digelar di Hotel Aston Kupang, Jumat (25/7/2025).
    “Program CSR ini menjadi bagian dari strategi swasembada pangan nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Joaz.

  • Badan Pangan Nasional Laksanakan Kegiatan B2SA Goes to School di Kabupaten TTS

    Pada tanggal 4 – 5 Juni 2024, Badan Pangan Nasional melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur  melaksanakan kegiatan “B2SA…

  • Target Swasembada Beras 2026, NTT Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan swasembada beras pada tahun 2026. Swasembada beras itu merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut selaras dengan Dasa Cita Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Upaya ini difokuskan pada penguatan komoditas strategis, yakni padi dan jagung.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda menyampaikan ini saat diwawancara victorynews.id usai acara coffe morning Gubernur NTT bersama wartawan, Sabtu, (10/5/2025). Pria yang akrab disapa Umbu itu mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, luas panen padi di NTT mencapai 168.727 hektare dari total potensi luas baku sawah sebesar 176.693 hektare sesuai data ATR/BPN.

  • Badan Pangan Ingatkan Waspada! Setahun, Beras RI “Lenyap” Sampai 85%

    Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengingatkan agar waspada. Sebab, surplus beras tahun ini jauh dari jumlah tahun 2023 lalu.

    Hal itu disampaikannya saat membeberkan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-Desember 2024 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang digelar Kemendagri, Senin (7/10/2024).

    Menurut Sarwo Edhy, dari perhitungan neraca pangan, sampai akhir tahun 2024 ini masih dalam kategori aman. Baik untuk beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi-kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, juga minyak goreng.