Daftar Informasi Publik PPID Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Timur

Daftar Informasi Publik merujuk pada jenis-jenis informasi yang wajib disediakan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan kebutuhan keterbukaannya

Nama Perangkat DaerahDinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
Kedudukan/domisili beserta alamat lengkaplihat
Profil dan Sejarah Dinaslihat
Pejabat Struktural yang pernah menjabatlihat
Struktur Organisasilihat
Visi, Misi serta Tugas dan Fungsilihat
SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTTlihat
SOTK Cabang Dinas dan UPTDlihat
Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2018lihat
Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2019lihat
Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2020lihat
Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2021lihat
Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2022lihat
SK PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024lihat
Pedoman Umum PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTTlihat
Laporan PPID Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTTlihat
DIKlihat
01. Penanganan Surat Masuklihat
02. Penanganan Surat Keluarlihat
03. Penomoran Suratlihat
04. Penertiban Nota Dinaslihat
05. Pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negaralihat
06. Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil Negaralihat
07. Pengajuan Gaji Berkalalihat
08. Pengusulan Kartu Istri (Karis), Kartu Suami ( Karsu)lihat
09. Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negaralihat
10. Penataan Arsiplihat
11. Pengelolaan Asetlihat
12. Absensi Sidik Jarilihat
13. Penyusunan Laporan Disiplin Pegawailihat
14. Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawailihat
15. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawailihat
16. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Terintegrasilihat
17. Laporan Keuangan SKPDlihat
18. Pengajuan SPP-SPM TPPlihat
19. Pengajuan SPP-SPM UP, GU, TUPlihat
20. Pengajuan Pembayaran Kontrakuallihat
21. Pertanggungjawaban (SPJ)lihat
22. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)lihat
23. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara (RKA-KL)lihat
24. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)lihat
25. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)lihat
26. Penyusunan Laporan Tahunanlihat
27. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA)lihat
28. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)lihat
29. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran ( Perubahan RKA)lihat
30. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasilihat
31. Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanianlihat
32. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanianlihat
33. Sosialisasi Kegiatan Pascapanenlihat
34. Menyusun Materi Sosialisasi Bimbingan Teknis Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanianlihat
35. Pembuatan Surat Menyurat kegiatan Pengolahan dan Hasil Pertanianlihat
36. Melakukan Pencacah dan Pengumpulan Data Kelompok Tani UKM Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanianlihat
37. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi Organiklihat
38. Asuransi Usaha Tani Padilihat
39. Pembuatan TOR dan RAB Kegiatanlihat
40. Pengumpulan dan Pelaporan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanianlihat
41. Pelaksanaan Penerapan Standarisasi Good Agricultural Practices (GAP) Komoditi Pertanianlihat
42. Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanianlihat
43. Pembuatan Dokumen Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanianlihat
44. Kegiatan Pengambilan Sampel Pengujian Mutu Produk Hasil Pertanianlihat
45. Optimasi Lahan Keringlihat
46. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ( RJIT)lihat
47. Irigasi Perpompaan Besar Menengahlihat
48. Survey, Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Perpompaan Besar Menengah, Irigasi Perpipaan, Optimasi Lahan Kering, Pembangunan Embung Pertanian, Rehabilitasi Jaringan Irigasilihat
49. Irigasi Perpipaanlihat
50. Pembangunan Embung Pertanianlihat
51. Penyusunan Laporan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidilihat
52. Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidilihat
53. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanianlihat
54. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidilihat
55. Penginputan Data ERDKK Pupuk Bersubsidilihat
56. SOP Pengecekan Alat dan Mesin Pertanianlihat
57. Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanianlihat
58. Pengawasan Pestisidalihat
59. Penilaian Kelompok Tani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Teladan (PNS,P3K,Swadaya)lihat
60. Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanianlihat
61. Pelatihan Penyuluhlihat
62. Penyusunan Program Pertanian Provinsilihat
63. Pelatihan Petanilihat
64. Analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Panganlihat
65. Pemantauan Informasi Harga Panganlihat
66. Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)lihat
67. Analisis Kerawanan Pangan (Transien kronis)lihat
68. Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakatlihat
69. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)lihat
70. Kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT)lihat
71. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)lihat
72. Analisis Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)lihat
73. Penanganan Surat Keluarlihat
74. Penanganan Surat Masuklihat
75. Pelaksanaan Pertanian Keluarga (PK)lihat
76. Penyusunan Neraca Akses Panganlihat
77. Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)lihat
78. Sistem Monitoring Stok Pangan Strategislihat
79. Penertiban Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau Rumah Kemaslihat
80. Pertemuan Komisi Teknislihat
81. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)lihat
82. Audit Lapang Pelaku Usahalihat
83. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) dan Kulinerlihat
84. Survey dan Pengumpulan Data Analisis Konsumsi Pangan Penduduklihat
85. Perencanaan Kegiatanlihat
86. Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknislihat
87. SOP Bantuan Sarana Produksi dan Sarana Budidayalihat
89. Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani Calon Lahanlihat
90. Pelaporanlihat
91. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Gerakan TJPS Tingkat Kabupatenlihat
92. Sosialisasi Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi TJPSlihat
93. Pelatihan Petani Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi TJPSlihat
94. Penetapan SK CPCL Gerakan TJPS Tingkat Provinsilihat
95. Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagunglihat
96. Pelaksanaan Gerakan TJPSlihat
97. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan Jagung Tingkat Kabupatenlihat
98. Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan Jagung Tingkat Provinsilihat
99. Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung, Plastik Kemasan dan Karunglihat
101. SOP Pertanggungjawaban kwitansi Belanja Pupuk Kegiatan Perbanyakan Benih Padi dan Jagunglihat
102. SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi dan Kegiatan Penankaran Perbanyakan Benihlihat
103. SOP Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbilihat
104. SOP Laporan Luas Area Produksi dan Produktivitaslihat
105. SOP Kegiatan Penangkaran Perbanyakan Benihlihat
106. SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang Kacangan dan Umbilihat
107. SOP Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunanlihat
108. SOP Pengembangan Tanaman Kapaslihat
109. SOP Pengembangan Tanaman Tembakaulihat
110. Pengembangan Tananman Tebulihat
111. Pengembangan Tanaman Tahunan Perkabunanlihat
112. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Komoditi Vanililihat
113. Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar (Komoditi Pala)lihat
114. EvaluasiAnalisa Pelaporanlihat
115. Penanganan Surat Keluarlihat
116. Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipillihat
117. Pengelolaan Laboratoriumlihat
118. Pembentukan Klinik PHTPPAHlihat
119. Surveylans Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)lihat
120. Kenaikan Pangkat ASNlihat
121. Penanganan Surat Masuklihat
122. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)lihat
123. Bantuan Sarana Pestisidalihat
124. Perbanyakan Agens Pengendali Hayatilihat
125. Penanganan Surat Masuklihat
126. Pengamanan Lingkungan Kantorlihat
127. Pengurusan Kenaikan Pangkatlihat
128. Penyusunan Laporan Bulananlihat
129. Penyusunan RKA UPTlihat
130. Penyusunan Laporan PADlihat
131. Pengajuan Keuanganlihat
132. Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawailihat
133. Penanganan Surat Keluarlihat
134. Pengelola Asrama dan Aulalihat
135. SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratoriumlihat
136. Pelayanan Benih Tanaman Perkebunanlihat
137. Pengelolaan Kebun Dinaslihat
138. Pelayanan Pesanan Biopestisidalihat
139. Penyusunan Laporan Inventaris Baranglihat
140. Pengajuan Usulan Pensiun ASNlihat
141. Pengajuan Cuti ASNlihat
142. Penataan Arsiplihat
143. Pengelolaan Asetlihat
144. Pengelolaan Keuangan Bendahara PBlihat
145. Pengajuan Kenaikan Berkalalihat
146. Penyusunan Laporan Bulananlihat
147. Pengajuan Kenaikan Pangkat ASNlihat
148. Penyusunan Laporan Tahunanlihat
149. Penerbitan Nota Dinaslihat
150. Penanganan Pendapatan Asli Daerahlihat
151. Penanganan Surat Masuklihat
152. Penanganan Surat Keluarlihat
153. Produksi Benih Sumber Jagunglihat
154. Produksi Benih Sumber Kacang Hijau Perhektarlihat
155. Produksi Benih Sumber Kacang Kedelai Perhektarlihat
156. Produksi Benih Sumber Padi Perhektarlihat
157. Pelayanan Benih TPH Kepada Masyarakatlihat
158. Perbanyakan Benih Bawang Merahlihat
159. Perbanyakan Benih Jeruk Bersertifikatlihat
160. Perbanyakan Benih Bersetifikatlihat
161. Sertifikat Benih Tanaman Panganlihat
162. Sertifikasi Tanaman Buah – buahanlihat
163. penyusunan laporan monitoring peredaran benihlihat
164. Penyusunan Laporan Inventarisasi Penyebaran Varietaslihat
165. Checking Mutulihat
166. Pelabelan Ulanglihat
167. Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietaslihat
168. Pemurnian Varietaslihat
169. Determinasi Pohon Induklihat
170. Penerbitan Rekomendasi dan IUP Benih Tanaman Perkebunanlihat
171. Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Panganlihat
172. Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunanlihat
173. Pengujian Mutu Benih Tanaman Perekebunanlihat
174. Penerbitan Rekomendasilihat
175. Sertifikasi Sayuran Semusimlihat
176. Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBNlihat
177. Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiunlihat
178. Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Ilihat
179. Pengadaan Barang Milik Negara (Aset)lihat
180. Pengadaan ATKlihat
181. Penanganan Surat Masuklihat
182. Penangan Surat Keluarlihat
183. Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikulturalihat
184. SOP Penunjukan Pelaksana Tugas Pelaksana harianlihat
185. SOP Pengendalian Gratifikasilihat
186. SOP Manajamen Data dan Informasilihat
187. SOP Pelayanan Pengelolan Informasilihat
188. SOP Uji Konsekuensilihat
189. SOP Pelayanan Pengelolaan Informasilihat
190. SOP Pengelolaan Keberatan atas informasilihat
191. SOP Penetapan dan Pemuktahiran datalihat
192. SOP Pendokumentasian Informasi Publiklihat
193. SOP Pendekomuntasian DIP Yang Dikecualikanlihat
194. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP Yang Dikecualikanlihat
195. SOP Permintaan Pengadaan Barang Pakailihat
196. SOP Peyaluran Barang Persediaanlihat
197. SOP Penyaluran Barang habis Pakailihat
198. SOP Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakatlihat
199. SOP Perhitungan Kuota Cadangan Pangan Pemerintahlihat
201. SOP Perencanaan Pupuk Bersubsidilihat
202. SOP Perencanaan Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanianlihat
203. SOP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanianlihat
204. SOP Perencanaan Kebutuhan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Airlihat
205. SOP Pengembangan Hortikulturalihat
206. SOP Pengembangan Komoditas Serealialihat
207. SOP Bantuan Benih untuk Gagal Panenlihat
208. SOP Pengembangan Komoditas Akabilihat
209. Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA)lihat
210. SOP Penyusunan Neraca Bahan Makananlihat
211. SOP Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayahlihat
212. SOP Analisis Sistem Kerawanan Pangan dan GIzilihat
213. SOP Stabilisasi Pangan dan Harga Panganlihat
214. SOP Penguatan Cadangan Pangan Pemerintahlihat
215. SOP Bantuan pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Daruratlihat
216. SOP Pengembangan Desa B2SAlihat
217. SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)lihat
218. SOP Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Post Marketlihat
219. SOP Promosi B2SAlihat
220. SOP Pekarangan Pangan Lestari (P2L)lihat
221. SOP Penerbitan Sertifikasi Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau Rumah Kemaslihat
222. SOP Gerakan TJPS Pola Kemitraan Non Kreditlihat
223. SOP Penyusunan Programa Pertanianlihat
224. SOP Pembayaran Biaya Operasional Penyuluh PNS, PPPK dan THL TB PPlihat
225. SOP Pelatihan Petani Sekolah Lapanglihat
226. SOP Rapat Koordinasi Read-silihat
227. SOP Penerbitan Surat Tanda Dafar Budidaya (STDB)lihat
228. SOP Pengembangan Tanaman Semusimlihat
229. SOP Penerbitan TIm Kerjalihat
230. SOP Publikasi dan Informasilihat
231. SOP Penanganan Benturan Kepentinganlihat
232. SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat OPD Provinsilihat
233. SOP Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerjalihat
234. SOP Pengelolaan Website (2)lihat
235. SOP Keamanan Websitelihat
236. SOP Pengembangan Kompetensilihat
237. SOP Penanganan Pengaduanlihat
238. SOP Penyusunan Kontenlihat
239. SOP Pelayanan Sesama Perangkat Daerahlihat
240. SOP Pengelolaan Manajemenlihat
Penilaian Kinerjalihat
Rencana Kerja Tahunan (RKT)lihat
Renstra2018-2023
2024-2026
Memory akhir jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTTlihat
Realisasi Program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTTlihat
DPPA – Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024lihat
TJPSlihat
Perjanjian kinerja pejabat eselon II, III dan IV Tahun 2023lihat
lihat
IKU Dinas Tahun 2024lihat
RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTTlihat