10 Harta Karun Pertanian RI Paling Diburu Dunia, Nilai Nyaris Rp100T

13 Desember 2023, diawali dengan pengguntingan pita oleh Kadis yang dihadiri dan diikuti oleh Seluruh pegawai & Rohaniawan. Gedung kantor dinas pertanian dan…

Perum Bulog NTT tiba di RT 009 desa Pantulan untuk menjemput sekitar 33.750 kilogram jagung milik petani yang dibeli dengan harga Rp 5.500/kilogram

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka melalukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di NTT yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka. Dalam kunjungannya, Wapres RI didampingi oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beserta rombongan, Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya, Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para Bupati dan Wakil Bupati, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setempat.

Kunjungan kerja ini berfokus pada pengembangan ketahanan pangan, penyerahan bantuan kepada petani, serta mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mendorong hilirisasi pertanian. Selain itu pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur irigasi dan bendungan yang menjadi kendala bagi petani dalam mengelola lahan pertanian mereka.

Kupang 17 Januari 2025,  Pasar Oebobo di Kota Kupang menjadi contoh Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasar ini diharapkan menjadi barometer pengelolaan pasar yang berbeda dari pasar-pasar lainnya, seperti Pasar Kasih Naikoten 1 dan Pasar Oeba Fatubesi. Hal ini menuntut perhatian lebih terhadap aspek kebersihan, sanitasi, dan higiene pasar.

Berdasarkan hasil pemantauan, kebersihan pasar tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh pihak pengelola pasar mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak perbankan seperti Bank NTT, BRI, dan bank lainnya melalui program corporate social responsibility (CSR). Selain itu, kolaborasi dengan RT, RW, lurah, camat, dan masyarakat sekitar juga menjadi kunci utama untuk menangani permasalahan kebersihan di lingkungan pasar secara berkelanjutan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/5/2025). Tiba di Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, sekitar pukul 10.18 WITA, Gibran langsung menuju area persawahan Tulun, pusat kegiatan pertanian masyarakat setempat.

Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, serta jajaran pimpinan daerah dan militer seperti Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki, dan Danrem 161/Wirasakti Brigjen Joao Xavier Barneto Nunes, Wapres Gibran menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor tangan dan mesin pompa air kepada para petani. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

“Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.