Dukung Visi Presiden Prabowo, Wapres Tegaskan Bendungan Manikin sebagai Kunci Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Daerah

Setelah sehari sebelumnya meninjau Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, di hari kedua kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Bendungan Manikin di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Rabu (07/05/2025).

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Wapres Gibran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti Bendungan Manikin sangat esensial, karena akses air irigasi yang cukup merupakan kunci utama bagi petani, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan.Oleh sebab itu, ia mengharapkan pembangunan bendungan ini selesai tepat waktu dan dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Bendungan Manikin merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun pemerintah di NTT, yang dirancang untuk menjadi tulang punggung pengembangan pertanian di Bumi Flobamora. Proyek ini dimulai sejak 2018 dan ditargetkan rampung pada 2028 dengan nilai investasi 2,059 triliun rupiah. Saat ini progres pembangunan fisiknya telah mencapai 62,65%.

Bendungan tersebut memiliki daya tampung total sebesar 28,20 juta m³, dengan potensi pengairan seluas 652 hektare daerah irigasi. Selain itu, Bendungan Manikin juga akan memasok air baku sebesar 700 liter/detik bagi wilayah Kota dan Kabupaten Kupang, termasuk mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,125 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) apung sebesar 29,8 megawatt.

Melihat potensinya yang besar, Wapres menilai pembangunan Bendungan Manikin bukan hanya sebatas proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Untuk itu, ia meminta agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek ini terus diperkuat.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT John Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki, dan Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

Sumber : Supporting President Prabowo’s Vision, Vice President Affirms Manikin Dam as Key to Food Security and Regional Growth – Vice President of the Republic of Indonesia

Similar Posts

  • OKKPD Provinsi NTT Lakukan Pengawasan terhadap SPPG sebagai Ujung Tombak Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Dalam upaya memperkuat sistem mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) MBG di Kota Kupang. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2025.

    Pelaksanaan pengawasan bertepatan dengan masa liburan sekolah, sehingga fokus diarahkan pada dua SPPG terkait aspek sanitasi gudang penyimpanan, kebersihan lingkungan kerja, ketersediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), keterlibatan tenaga sukarelawan, pasokan pangan, serta menu yang disiapkan selama pelaksanaan MBG. Selain itu, juga diidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan dalam penyediaan pangan segar.

  • Pemerintah Anggarkan Rp 16 Triliun, Mentan Amran: Bulog Sepakat Serap Beras 3 Juta Ton

    Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan rasio surplus beras antara produksi dengan kebutuhan pada Maret sebesar 2,9 juta ton, kemudian hingga April 2025 sebesar 3 juta ton. Bulog sudah sepakat akan menyerap gabah setara beras 3 juta ton dari petani.

    Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan, sesuai arahan Presiden Pabrowo Subianto sebelum bertolak ke India supaya target produksi beras sebesar 3 juta ton bisa tercapai hingga April 2025. Presiden Prabowo menginstruksikan gabah dan beras petani diserap oleh Bulog dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Alhamdulillah, hari ini sudah ada kesepakatan antara Bulog, Perpadi, dan Kementerian Pertanian untuk menyerap gabah dan beras petani. Penyerapan ini akan dikawal pihak kepolisian dan TNI,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman saat konperensi pers di acara Penandatanganan Komitmen Bersama Bulog dan Kementerian Pertanian di Auditorium Kementerian Pertanian, di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Penandatanganan Komitmen Bersama Bulog dan Kementerian dilakukan antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro dengan Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono dan Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Soetarto Alimoeso. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Perpadi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan Asisten Teritorial (Aster) Kodam.

  • Gelar Pangan Murah Di BTN Kolhua Dibanjiri 700 Warga

    Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Dinas Paertanian dan Ketahanan Pangan, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), di halaman Gereja (GMIT) Kaisarea BTN Kolhua, pada, Jumad (06/12/2024).

    GPM tersebut dibanjiri sekitar 700 orang warga perumahan BTN Kelurahan Kolhua Kota Kupang yang datang berbelanja berbagai kebutuhan bahan pangan pokok yang dijual dengan harga murah oleh produsen, distributor dan UMKM Lokal.

    Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, SP yang diwawancarai media ini dilokasi tersebut  mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan terus menerus untuk membantu masyarakat agar memperoleh bahan pangan pokok yang murah dan berkualitas.

  • KI Luncurkan Film Dokumenter Climate Witness 2025: Solusi Krisis Iklim dari NTT untuk Indonesia

    “Film Climate Witness adalah cara kami merayakan kekuatan cerita dari masyarakat akar rumput, khususnya di NTT. Ini bukan hanya dokumenter, ini adalah memoar aksi iklim dari timur Indonesia,” jelas Ridwan Arif, Koordinator Program VCA Koaksi Indonesia.

    “Kisah-kisah dalam film ini menunjukkan bahwa solusi iklim tidak selalu datang dari teknologi canggih, tetapi juga dari nilai, tradisi, dan keberanian komunitas,” sambung dia.

  • NTT Berkomitmen dalam Serapan Gabah dan Beras Bersama BULOG

    Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Nusa Tenggara Timur (NTT) turut serta dalam pertemuan nasional terkait Komitmen Serapan Gabah dan Beras yang diselenggarakan di Aula F Kementerian Pertanian.

    Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Komisaris Utama BULOG), Kepala BULOG, Dinas Pertanian se-Indonesia, Pimpinan Wilayah BULOG se-Indonesia, Aster masing-masing Kodam, serta PERPADI dari seluruh Indonesia.

    Dalam pertemuan ini, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar BULOG menyerap gabah petani dengan harga Rp. 6.500 per kilogram dan beras dengan harga Rp. 12.000 per kilogram. Target serapan beras oleh BULOG secara nasional ditetapkan sebesar 3 juta ton atau sekitar 10% dari total produksi nasional, dengan periode pelaksanaan antara Februari hingga April 2025.

    Untuk Provinsi NTT, ditargetkan serapan sebesar 1.832 ton guna mendukung pencapaian swasembada pangan. Dalam mendukung upaya ini, DistanKP NTT bersama BULOG dan PERPADI menandatangani komitmen bersama yang juga melibatkan Aster Kodam.

    Langkah ini menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, BULOG, dan pelaku usaha perberasan dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah NTT.

  • Sinergi TNI-Polri dan Distankp NTT dalam Membangun Ketahanan Pangan Melalui Kolaborasi Pertanian

    Kupang 26 Februari 2025 – Dalam program Dialog Kupang Pagi di Studio Pro 1 RRI Kupang, Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distankp) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Semuel F. Keffi, S.P., M.Sc., menekankan pentingnya kolaborasi multisektor untuk memperkuat ketahanan pangan. Acara ini mengangkat peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung pembangunan pertanian di NTT, khususnya melalui pendampingan teknis dan penguatan kebijakan.

    Pertanian Butuh Kolaborasi, Bukan Kerja Sektoral

    Semuel menyatakan bahwa membangun sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial atau oleh satu instansi saja. “Diperlukan sinergi dan kolaborasi, baik di tingkat kebijakan maupun lapangan,” ujarnya. Ia menjelaskan, langkah awal sinergi kebijakan telah diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima TNI setempat. “Dengan MoU ini, kami di tingkat daerah tinggal memperkuat koordinasi agar seluruh pemangku kepentingan bersatu dalam satu gerakan,” tambahnya.

    Kolaborasi ini, menurut Semuel, menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan dukungan kepada petani berjalan efektif. “Kehadiran TNI-Polri di lapangan, seperti melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) TNI dan Polri (Babinsa), sangat membantu petani, terutama dalam pendampingan teknis dan evaluasi pelaporan,” jelasnya.