Rapat Koordinasi Program READSI Tahap-2 Tingkat Provinsi NTT: Mendorong Pemberdayaan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Pedesaan

Kupang 18 Juli 2024, Pengelola Program READSI Tingkat Provinsi atau PPSU (Provincial Program Supporting Unit) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program READSI Tahap-2 Tingkat Provinsi NTT yang bertempat di Hotel Sotis, Kota Kupang. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program READSI serta membahas potensi pengembangan lebih lanjut.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders dan instansi terkait di tingkat provinsi seperti Bappelitbangda, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Tidak ketinggalan juga pejabat dan staf pengelola Program READSI pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Pengelola Program READSI Kabupaten Kupang serta perwakilan dari Lembaga Keuangan Bank NTT, Credit Union Serviam, dan PT Artali Jaya Nusantara turut hadir dalam pertemuan ini.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, dalam arahannya, menyampaikan bahwa program READSI sangat bermanfaat karena menyasar masyarakat miskin dan pemberdayaan rumah tangga di pedesaan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, membangun rasa percaya diri, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Tujuannya adalah agar kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada output tetapi juga outcome, menciptakan ekonomi baru di pedesaan, dan mengembangkan usaha sektor pertanian yang telah berjalan dengan baik.

Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz B. Oemboe Wanda dalam membuka dan penyampaian arahan kegiatan program Rakor (18/07/2024)

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kerjasama antara kelompok tani dengan lembaga keuangan dan mitra pemasaran. Melalui program READSI, diharapkan ada perbaikan dalam aspek gizi dan kesehatan masyarakat serta penurunan angka stunting.

Acara pembukaan diikuti oleh pemaparan materi oleh PPSU Provinsi NTT dengan judul “Potensi Pengembangan Bisnis Berbasis Inklusi Keuangan Wilayah READSI” dan oleh DPMO Kabupaten Kupang dengan judul “Pencapaian Target Program READSI”. Konsultan READSI Provinsi NTT juga memberikan pengantar materi FGD mengenai Potensi Bisnis dan potensi Inklusi Keuangan Wilayah READSI.

Setelah pemaparan materi dan diskusi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara Lembaga Keuangan Bank NTT dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang mengenai akses layanan keuangan kepada kelompok tani/petani di wilayah binaan program READSI Kabupaten Kupang. Credit Union Serviam dan PT. ARTALI JAYA NUSANTARA juga menandatangani Kesepakatan Bersama berkaitan dengan akses layanan pemasaran komoditi kepada kelompok tani/petani di wilayah binaan program READSI Kabupaten Kupang.

Program READSI di Provinsi NTT yang dimulai sejak tahun 2019 berlokasi di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan, baik secara individu maupun kelompok, guna meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Provinsi NTT, khususnya dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Video Rapat Koordinasi Program READSI Tahap-2 Tingkat Provinsi NTT :

Similar Posts

  • Mentan Bawa Kabar Gembira buat Petani Jagung

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menyerap 1 juta ton jagung. Total anggaran yang disiapkan Rp 5 triliun.
    Harga yang digunakan untuk pembelian itu seusai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.500/kilogram (kg). Hal ini disampaikan Amran saat menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Jumat (16/5/2025).
    “Ada berita menggembirakan, ini berita gembira untuk petani jagung, itu insyaallah kami alokasikan untuk pembelian jagung, seluruh Indonesia, Rp 5 triliun untuk beli jagung, untuk 1 juta ton,” ujar Amran dalam keterangannya.

  • Deklarasi Asosiasi Petani Sa Ate Dorong Kedaulatan Pangan

    Pemerintah Kabupaten Ende terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui langkah konkret di sektor pertanian. Salah satunya adalah deklarasi Asosiasi Petani Hortikultura “Sa Ate” yang berlangsung di Desa Ratewati, Kecamatan wewaria, Sabtu (17/5/2025), bersamaan dengan panen perdana padi dan cabai serta penanaman bibit padi di Kecamatan Wolowaru.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Ibrahim Gadir Dean, S.P, Kepada RRI di Florata Pagi Ini, Selasa (20/5/2025) menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pertanian.

  • Polres Kupang Gelar Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar untuk Dukung Ketahanan Pangan

    Oelamasi, KBC — Sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Kepolisian Polres Kupang melaksanakan kegiatan penanaman jagung secara serentak dengan total target lahan mencapai 1 juta hektar.

    Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Kepolisian Polres Kupang dalam mendukung program 100 Hari ASTA Cita yang digagas Pemerintah Indonesia.

    Kegiatan utama berlangsung di Taklale, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dipimpin langsung oleh Wakapolres Kupang, Kompol Ribka Huberta Hangge, SH, MH, dengan didampingi jajaran PJU Polres Kupang, Forkompinda, serta dinas terkait Kabupaten Kupang.

    Selain kegiatan di Taklale, jajaran Polsek di bawah Polres Kupang turut melaksanakan penanaman di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dipimpin oleh para Kapolsek yang berkolaborasi dengan camat serta pemerintah setempat.

  • Menuju Swasembada Pangan, 4 Langkah Regulasi Baru Ditetapkan Pemerintah

    TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

    Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

    Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

    “Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

    Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

    Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

    Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

    Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

  • Mengungkap Jejak Trichoderma: “Eksplorasi Mikroba Bermanfaat di UPTD PKDLHP NTT”

    Kupang, NTT – Dalam upaya mendukung pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, Seksi Laboratorium Hayati dan Biopestisida UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan (PKDLHP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan eksplorasi mikroorganisme bermanfaat. Kali ini, fokusnya tertuju pada Trichoderma —jamur tanah pengendali hayati yang dikenal mampu meningkatkan kesehatan tanah dan ketahanan tanaman terhadap penyakit.
    Kegiatan eksplorasi ini dilakukan di sekitar areal pertanaman kakao yang berada di halaman kantor UPTD PKDLHP, lokasi yang telah menjadi “laboratorium alam” selama lebih dari delapan tahun. Pasalnya, Trichoderma pernah diaplikasikan secara intensif pada tanaman kakao di lokasi ini sebagai bagian dari inovasi pengendalian hayati terhadap penyakit akar seperti Phytophthora palmivora , salah satu hama utama yang mengancam produktivitas kakao di NTT.