Artikel

KALIMAT penjudulan “Nona Sari Bahenol” pada tulisan berseri ini hendaknya tidak dipahami secara harafiah. Agar tidak salah tafsir lalu ambivalen (beragam) dalam menterjemahkanya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Joaz Billy Oemboe Wanda, S.P menegasikan “Nona Sari Bahenol” hanyalah sebuah jargon (istilah) untuk mengkampanyekan sekaligus mengajak masyarakat agar kembali membudidaya pangan lokal.

Berikut portal berita citra- news.com (CNC) melakukan wawancara exclusive dengan Plt. Kadis Pertanian NTT, Billy Oemboe Wanda (BOW) terkait istilah “Nona Sari Bahenol” yang beririsan langsung dengan Gerakan Cinta Pangan Lokal (GCPL) hingga Desa Model Pertanian (DEMO TANI) atau Integrated Farming.

CNC : Apa yang melatari istilah “Nona Sari Bahenol” dalam kaitannya dengan pemanfaatan pangan lokal.

BOW : Kami pakai istilah Nona Sari Bahenol atau Non Nasi Satu Hari Bahagia Sehat Non Kolesterol dengan asumsi misalkan dalam satu minggu untuk satu keluarga tidak usaha konsumsi nasi. Cukup saja makan ubi pisang, atau jagung, sorgum, buah, dan sayuran yang dihasilkan dari kebun sendiri. Maka dari sekian juta penduduk NTT jika saja menggunakan pola makan seperti ini maka dari segi kesehatan sudah dapat menyelamatkan banyak orang dari sakit kolesterol. Lalu dari sisi ekonomi bisa membantu keluarga petani meningkatkan pendapatan keluarga yang didapat dari hasil penjualan pangan lokal.

Jakarta, CNBC Indonesia- Sektor pertanian dunia terus mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika kebijakan agraria. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan indeks Total Factor Productivity (TFP) USDA 2022, berikut negara dengan sektor pertanian terbaik tidak hanya unggul dalam volume produksi, tetapi juga dalam efisiensi dan inovasi.

KABARNTT.COM – Di balik seragamnya sebagai anggota Polsek Lasiolat, Polres Belu, Polda NTT, Bripka Nasrul Ikhwan Ninong menjalankan misi yang tak biasa.

Ia bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menyelamatkan warisan pertanian lokal: tomat Lahurus, tomat raksasa langka yang hampir punah.

Lahir di Bajawa, Kabupaten Ngada, pada 22 April 1985, Bripka Nasrul telah lama mencintai dunia pertanian.

Sebagai anggota Polri, ia tak hanya berdedikasi dalam tugas kepolisian, tetapi juga berusaha menjaga warisan leluhur agar tidak hilang begitu saja.

Demi Tomat Warisan Leluhur, Bripka Nasrul Tak Kenal Menyerah

Perjalanannya dimulai pada tahun 2022, saat ia melihat lahan-lahan tak produktif di Kecamatan Lasiolat dan menyadari bahwa tomat Lahurus semakin sulit ditemukan.

Tomat unik ini hanya tumbuh di empat desa di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, yaitu Meneikun, Lasiolat, Fatulotu, dan Lakanmau. Di luar wilayah ini, pertumbuhannya tidak optimal.

Menghidupkan kembali budidaya tomat Lahurus bukanlah perkara mudah. Nasrul harus mencari bibit yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh petani-petani tua.

Awalnya, mereka enggan memberikan bibitnya, karena bibit itu adalah warisan turun-temurun dan sumber penghidupan mereka.

Namun, Nasrul tak menyerah. Dengan hati yang tulus, ia menjelaskan niatnya: menyelamatkan tomat Lahurus agar tidak punah dan membantu petani lokal mendapatkan penghasilan lebih baik.

Petani dan pelaku usaha pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini bisa bernafas lega. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman mengumumkan bahwa pemerintah pusat siap mengalokasikan bantuan, membangun, dan memperbaiki infrastruktur pertanian di seluruh NTT guna mempercepat pencapaian swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Pertanian bersama para kepala daerah se-NTT di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Gubernur NTT periode 2025-2030 Melkiades Laka Lena, Forkopimda NTT, serta para bupati dan walikota, termasuk Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba dan Bupati Kupang periode 2025-2030 Yosef Lede.

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan infrastruktur pertanian menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.

“Kami di Kementerian Pertanian siap mengalokasikan bantuan yang dibutuhkan, mulai dari pembangunan irigasi, perbaikan jalan tani, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dengan infrastruktur yang lebih baik, produktivitas pertanian akan meningkat dan kesejahteraan petani pun naik,” ujar Amran.

Lebih lanjut, Amran menyebut bahwa 85% sektor ekonomi di NTT bergantung pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, banyak infrastruktur pertanian yang masih kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memastikan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja merilis daftar menteri Kabinet Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. Salah satu nama yang mendapat perhatian adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang berhasil meraih peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%.

Hasil survei ini mencerminkan apresiasi publik terhadap kinerja Andi Amran dalam meningkatkan produksi pangan, mendukung petani, serta mendorong inovasi di sektor pertanian. Sejak kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian, ia terus menjalankan program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap Andi Amran cukup tinggi adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras nasional. 
Beberapa kebijakan strategis yang diterapkan antara lain:

⁠Program Modernisasi Pertanian: Mendorong penggunaan teknologi pertanian, seperti drone penyemprot pupuk dan alat tanam otomatis, untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen

Subsidi dan Bantuan untuk Petani: Menyalurkan bantuan pupuk dan alat pertanian kepada petani kecil guna meningkatkan kesejahteraan mereka

Revitalisasi Irigasi: Memperbaiki jaringan irigasi di berbagai wilayah untuk mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian

Pengendalian Impor Pangan: Memperketat regulasi impor beras dan komoditas pangan lainnya guna melindungi harga jual produk dalam negeri

Dalam beberapa bulan terakhir, kementeri

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, meninjau kawasan pesisir Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dilanda banjir rob pada Selasa (4/2).

Dalam kunjungan ini, ia menyerahkan bantuan bagi warga terdampak dan memastikan penanganan bencana berjalan optimal.

Pj. Gubernur Andriko menerima laporan langsung dari Penjabat Bupati Kupang Alexon Lumba, Kepala BPBD Kabupaten Kupang Semy Tinenti, Kadis Sosial Paulus Liu, Kadis Pertanian Amin Juariah, serta Kepala Desa Tablolong Zet A.M. Nggadas. Ia menyampaikan keprihatinan atas dampak bencana yang menyebabkan kerusakan rumah, gagal panen rumput laut, serta kerusakan alat tangkap nelayan.

“Banjir rob ini telah mengakibatkan lebih dari 1.000 orang mengungsi. Kami memastikan bantuan sosial dan pelayanan bagi masyarakat terdampak berjalan dengan baik. Saya juga mengimbau warga tetap waspada dan mengikuti informasi cuaca dari BMKG El Tari Kupang,” ujar Andriko.

Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Andriko meninjau dapur umum di Kantor Desa Tablolong dan menyerahkan bantuan dari Pemprov NTT, termasuk beras, selimut, tenda gulung, family kit, kids ware, dan kasur.

Kepala Desa Tablolong Zet A.M. Nggadas mengapresiasi penanganan cepat dari pemerintah.

Jakarta, 5 Februari 2025 – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P menggelar pertemuan bersama dengan Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P dan Gubernur NTT Terpilih Apt. Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si, unsur Forkopimda Provinsi NTT, Pj. Bupati/Walikota se-NTT dan juga para Bupati/Walikota terpilih se-NTT serta Perangkat Daerah terkait di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (5/2/2025). Langkah ini dilakukan untuk koordinasi lebih lanjut pasca-kunjungan kerja Mentan Amran di Kupang-NTT pada 24 Januari lalu.

Turut hadir pula pada kesempatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI serta Staf Khusus Pj. Gubernur NTT.

Pada pertemuan tersebut, Mentan Amran mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan berbagai jajaran untuk memajukan sektor pertanian sebagai penggerak dalam mengentaskan kemiskinan di NTT. Beberapa hal yang disorot mulai dari pemetaan potensi lahan, persiapan perbaikan irigasi pertanian, hingga penyiapan sarana-prasarana produksi.

Mentan Amran menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi pertanian yang besar dimana NTT sebagai wilayah agraris dengan 85 persen didominasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Saya melihat ada cahaya dari NTT ada getaran dan harapan besar di sana. Kami lihat potensi yang bisa menyelesaikan kemiskinan. Kalau pertanian bergerak, bergetar semua sektor,” kata Mentan Amran pada kesempatan tersebut.

Jakarta,corebusiness.co.id–Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kinerjanya dalam mengendalikan situasi pertanian di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Mentan Amran, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” kata Presiden Prabowo saat melakukan teleconference bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Perpadi, serta jajaran terkait lainnya di ruang SAS, Kantor Pusat Kementan, Jakarta (3/2/2025)

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan. Menurutnya, masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

“Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Kalau mau maju, pangan harus aman dulu. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta tanah air, dan patriotisme tinggi, setia pada tujuan swasembada pangan,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan. Pemerintah RI telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menandatangani empat aturan baru menyangkut sistem irigasi hingga pupuk. Aturan tersebut disebut akan menjadi bagian penting untuk Indonesia segera mencapai swasembada pangan.

Kabar itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) usai memimpin rapat koordinasi di kantor Kemenko pangan dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait pada Jumat (31/1/2025).

Dia mengungkapkan sejumlah aturan yang dimaksud ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya. “Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu-tunggu lama,” ujar Zulhas saat jumpa pers.

TRIBUNPALU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan empat regulasi baru telah diselesaikan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia pada 2027.

Kebijakan ini, menurut Zulkifli, menjadi langkah strategis dalam menyinergikan program penguatan ketahanan pangan nasional.

Zulkifli Hasan memastikan penyelesaian empat regulasi tersebut usai rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan sejumlah menteri kabinet.

“Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesneg membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu lama,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, usai melakukan rapat di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Pertama, regulasi yang telah selesai adalah Instruksi Presiden (Inpres) mengenai irigasi.

Inpres Irigasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

Sebelumnya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare. Namun, seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.