Artikel

Tambolaka 15 Maret 2025 – Dalam upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT bersama Kepala Perum Bulog, Bapak Pier Solissa, melakukan pemantauan langsung ke Gudang Bulog Pogotena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Berdasarkan hasil pemantauan, stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sumba Barat Daya saat ini mencapai 400 ton, yang berasal dari Myanmar. Beras ini diperuntukkan sebagai bantuan pangan, kebutuhan pangan TNI-Polri, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sementara itu, kebutuhan beras di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat sebesar 4.000 ton per tahun, sehingga pemantauan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.

15 Maret 2025 – Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mewakili Gubernur NTT menghadiri acara panen jagung di Desa Kalaki Kambe, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Acara panen raya ini merupakan hajatan yang digelar oleh Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Sumba Barat Daya.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Di antaranya, terdapat anggota DPR RI Komisi IV, Bapak Usman Husin, serta Bupati Sumba Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, hadir pula Forkopimda dan perwakilan masyarakat setempat yang turut menyemarakkan acara panen raya ini.

Kamis 6 Maret 2025 – Kabupaten TTS menerima dukungan bantuan Alsintan (TR2) berupa 4 unit yang bersumber dari dana APBN TA 2025. Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pengolahan lahan guna mendukung peningkatan produksi jagung serta mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten TTS.

Program bantuan Alsintan (TR2) merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Polri. Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk mendorong percepatan olah lahan, khususnya untuk pengembangan tanaman jagung. Dalam rangka penyelenggaraan program ini, dana APBN TA 2025 dialokasikan guna mendukung pengadaan alat-alat pertanian tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan realisasi tanam bagi para petani di daerah.

Kupang, KBC — Upaya mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kupang semakin diperkuat dengan pemberian bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian RI. Pada Jumat (7/3), Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, menyerahkan empat unit traktor tangan kepada kelompok tani di halaman Mapolres Kupang, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur.

Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian lokal. Traktor traktor tangan tersebut disalurkan melalui Polda NTT untuk membantu para petani mengolah lahan secara lebih efisien.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung program ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (Distankp NTT) menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa 10 unit traktor roda dua. Bantuan ini disalurkan kepada Polda NTT sebagai bagian dari sinergi antara sektor pertanian dan aparat kepolisian.

Acara penyerahan berlangsung khidmat dengan kehadiran pejabat tinggi, antara lain Kapolda NTT, Wakapolda NTT, pejabat utama Polda NTT, dan para Kapolres dari Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, serta Timor Tengah Utara. Di samping itu, Perwakilan dari Dinas Pertanian dari ketiga kabupaten tersebut turut hadir untuk memberikan dukungan langsung pada kegiatan ini.

Jakarta – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat proyek kawasan sentra produksi pangan atau lumbung pangan (food estate). Hingga 2029, pemerintah menargetkan proyek ini menambah produksi pangan sebanyak 20 juta ton gabah kering giling atau setara 10 juta ton beras.

“Diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta hektare setara luas sawah,” bunyi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025 lalu itu, dikutip Jumat, 28 Februari 2025.

Proyek ini akan diampu oleh Kementerian Pertanian dan BUMN atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Institusi lain yang berkontribusi yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada tiga wilayah utama yang akan menjadi lokasi food estate, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Di nomor empat, ada pula “lokasi prioritas lainnya” yakni Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

PANEN RAYA – Jajaran Polres Ende berhasil memanen kurang lebih 8,7 ton jagung diatas lahan seluas kurang lebih 2,2 hektar saat menggelar panen raya jagung serentak tahap pertama, Rabu, 26 Februari 2025 pagi bertempat di Kebun Kelompok Tani Pama Imu I, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende.

TRIBUNFLORES.COM, ENDE – Jajaran Polres Ende berhasil memanen kurang lebih 8,7 ton jagung diatas lahan seluas kurang lebih 2,2 hektar saat menggelar panen raya jagung serentak tahap pertama, Rabu, 26 Februari 2025 pagi bertempat di Kebun Kelompok Tani Pama Imu I, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende.

Panen raya jagung tersebut guna mendukung program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan swasembada jagung.

Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, menjelaskan panen raya jagung tahap I hari ini dilakukan pada lokasi yang sudah di tanam pada bulan November tahun 2024 lalu.

“Dan untuk Polres Ende sendiri hari ini dilakukan panen raya jagung serentak dilakukan di 7 Lokasi dengan luas lahan sekitar 2.2 Hektar dengan hasil perkiraan 8,7 ton,” ujar AKBP Joni Mahardika.

Dikatakan AKBP Joni Mahardika, panen raya jagung tersebut merupakan salah satu bentuk langkah komitmen Polri mensukseskan ketahanan pangan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Ende.

“Semoga kegiatan ini kedepannya mencapai target swasembada pangan di Kabupaten Ende sehingga kita menuju ketahanan pangan dan masyarakat di Ende bisa memenuhi kebutuhan sehari hari, Polres Ende akan di bekerjasama dengan TNI, Dinas Pertanian dan mahasiswa yang hari ini sempat hadir bersama melakukan panen raya dan  juga kelompok-kelompok tani hal ini tentu akan memudahkan dalam kegiatan kegiatan selanjutnya,” ucap AKBP Joni Mahardika.

Gugus Tugas POLRI bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Panen Raya Jagung Serentak Tahap I di Batakte, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak nasional yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Panen tahap pertama ini mencakup lahan seluas 18 hektare dengan perkiraan produksi mencapai 6-7 ton per hektare, sehingga total hasil panen diperkirakan mencapai sekitar 100 ton. Jagung yang dipanen merupakan hasil dari penanaman bersama yang dilakukan pada 20 November 2024. Ke depan, panen-panen berikutnya akan terus dilakukan dengan cakupan lahan yang lebih luas.

Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Polda NTT dan seluruh jajaran Polres turut serta dalam kegiatan panen ini. Bahkan, seluruh Polres di NTT telah diperintahkan untuk melaksanakan panen serentak dengan luas lahan bervariasi antara 1 hingga 2 hektare per wilayah. Selain itu, hasil panen dari musim tanam kedua yang dimulai Februari 2025 juga diperkirakan akan dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan ke depan.

Kupang 26 Februari 2025 – Dalam program Dialog Kupang Pagi di Studio Pro 1 RRI Kupang, Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distankp) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Semuel F. Keffi, S.P., M.Sc., menekankan pentingnya kolaborasi multisektor untuk memperkuat ketahanan pangan. Acara ini mengangkat peran strategis TNI dan Polri dalam mendukung pembangunan pertanian di NTT, khususnya melalui pendampingan teknis dan penguatan kebijakan.

Pertanian Butuh Kolaborasi, Bukan Kerja Sektoral

Semuel menyatakan bahwa membangun sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial atau oleh satu instansi saja. “Diperlukan sinergi dan kolaborasi, baik di tingkat kebijakan maupun lapangan,” ujarnya. Ia menjelaskan, langkah awal sinergi kebijakan telah diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima TNI setempat. “Dengan MoU ini, kami di tingkat daerah tinggal memperkuat koordinasi agar seluruh pemangku kepentingan bersatu dalam satu gerakan,” tambahnya.

Kolaborasi ini, menurut Semuel, menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan dukungan kepada petani berjalan efektif. “Kehadiran TNI-Polri di lapangan, seperti melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) TNI dan Polri (Babinsa), sangat membantu petani, terutama dalam pendampingan teknis dan evaluasi pelaporan,” jelasnya.

Dalam upaya menguatkan ketahanan pangan dan mendorong produktivitas pertanian, Plt. KadistanKP Provinsi NTT turut hadir dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara dan Ketua Umum PIA, Ardhya Garini. Kegiatan ini menampilkan penyerahan bantuan Tali Asih dan penanaman cabai serta jagung di Lahan 48 Lanud El Tari Kupang, sebagai wujud nyata sinergi antara TNI AU dan masyarakat.

Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan sebagai Sumber Pangan

Acara yang berlangsung di Lahan 48 Lanud El Tari Kupang mencerminkan upaya sinergis antara Pemerintah, TNI AU, dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara optimal. Dengan pemilihan komoditas unggulan seperti cabai dan jagung, kegiatan ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi NTT.