Perkembangan Nilai Tukar Petani NTT Turun 1,07 Persen pada Maret 2025

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISTANKP) melaksanakan Rapat Evaluasi Kegiatan Lahan dan Irigasi Pertanian Provinsi NTT Tahun 2025 pada tanggal 11-12 Desember 2025 bertermpat di Hotel Kristal Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh  Kepala Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PSP2HP) Kabupaten/Kota   se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, dan selanjutnya Pembahasan teknis dan evaluasi kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang PSP2HP  DISTANKP Prov NTT.

Evaluasi kinerja pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 menunjukkan perkembangan signifikan, terutama pada sektor pangan. Berdasarkan data KSA BPS, luas panen padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 212.142 hektar, meningkat 25,73 persen dari tahun 2024. Produksi padi juga diproyeksikan meningkat menjadi 956.832 ton GKG, atau naik 35,19 persen dibanding tahun sebelumnya.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono mengungkapkan data-data penurunan produksi beras di dalam negeri. Hal ini menjadi ironis di tengah upaya pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Tantangan berikutnya adalah pertanian. Ini mungkin relate dengan kalau Pak Prabowo dan timnya menyampaikan bahwa ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Karena kenyataannya apa? Produksi pangan kita, khususnya beras, terus turun,” kata Edy dikutip Senin, (7/10/2024).

“Dan kita di Kantor Staf Presiden sudah lihat, bahwa sumbernya adalah penurunan luas panen. Luas panen kita berkurang. Dan luas panen ini berkurang karena luas tanamnya berkurang,” tambahnya.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional – Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi yang ditayangkan kanal Youtube INDEF, Kamis (3/10/2024).

Kondisi semakin berkurangnya luas tanam, menjadi semakin berat karena produktivitas yang cenderung stagnan.

(VICTORYNEWS) – Sebanyak 689 hektare (Ha)  lahan padi di Provinsi NTT rusak terkena dampak kekeringan. Mulai dari kerusakan ringan, sedang, berat hingga gagal panen. Dari 689 hektare…

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim Kebun Palawija Lembor melaksanakan penyemprotan hama tahap kedua pada tanggal 2 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang rutin dilakukan untuk melindungi tanaman palawija dari ancaman hama.

Berdasarkan hasil pengamatan bersama Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), ditemukan serangan ulat grayak dengan intensitas mencapai 65%. Serangan ini berpotensi menimbulkan kerusakan signifikan pada tanaman jika tidak segera ditangani. Penyemprotan tahap 2 ini secara khusus bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada tanaman, menekan laju penyebaran hama ulat grayak, serta menjaga tingkat produktivitas palawija secara keseluruhan.

Upaya pengendalian OPT seperti ini menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT guna memastikan pasokan pangan lokal tetap stabil. Dengan intervensi tepat waktu, diharapkan tanaman palawija di wilayah Lembor dapat tumbuh optimal dan berkontribusi pada pencapaian target produksi pangan provinsi.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen dinas dalam mendampingi petani melalui pendekatan terpadu pengamatan, pengendalian, dan pencegahan hama. Pengendalian hama yang efektif diharapkan dapat meningkatkan hasil panen palawija, mendukung kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di NTT.

Pemerintah Kabupaten Ende terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui langkah konkret di sektor pertanian. Salah satunya adalah deklarasi Asosiasi Petani Hortikultura “Sa Ate” yang berlangsung di Desa Ratewati, Kecamatan wewaria, Sabtu (17/5/2025), bersamaan dengan panen perdana padi dan cabai serta penanaman bibit padi di Kecamatan Wolowaru.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Ibrahim Gadir Dean, S.P, Kepada RRI di Florata Pagi Ini, Selasa (20/5/2025) menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pertanian.

Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Dalam semangat mewujudkan keadilan sosial serta mengatasi kerentanan pangan di wilayah tertinggal, Pemerintah Kabupaten Kupang terus menunjukkan komitmen strategis dengan mendistribusikan bantuan pangan secara merata hingga pelosok desa.
Melalui skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Perusahaan Umum Bulog, sebanyak 39.061 jiwa penerima manfaat di 24 kecamatan memperoleh bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram per orang. Sasaran distribusi meliputi kelompok masyarakat miskin, rawan miskin, lanjut usia tunggal serta kepala rumah tangga perempuan miskin—kategori yang secara struktural rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan krisis ekonomi domestik.