Gubernur Melki Imbau Penyedia Dapur MBG untuk Beli Beras, Sayur, Daging, dan Ikan di Dalam Daerah
Kupang, KN — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi percepatan program MBG yang digelar di Kupang, Kamis (2/10/2025).
“Kalau susu dan buah-buahan lain mungkin masih perlu didatangkan dari luar. Tetapi untuk kebutuhan lain seperti beras, sayur-sayuran, daging, dan ikan, kita usahakan dari daerah setempat,” ujar Gubernur Melki.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa Program MBG bukan semata pemenuhan gizi bagi anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal.
“Program ini menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan pentingnya evaluasi berkala dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa penyelenggara yang tidak memenuhi standar harus ditindak tegas.
“Yang tidak memenuhi standar ditindak, kalau perlu ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita patut memberi apresiasi,” ujarnya.
Dari target 800 Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di NTT, hingga saat ini baru terealisasi 139 unit. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membangun 300 dari target 600–700 unit SPPG.
“Perbandingan ini menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi kita untuk mempercepat pencapaian target. Pertemuan hari ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menyoroti dua aspek penting dalam menyukseskan program MBG: regulasi dan ekosistem lokal.
Pertama, dari sisi regulasi, diperlukan aturan yang mengharuskan penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan bergizi, agar ekonomi masyarakat ikut terdongkrak.
Kedua, dari sisi ekosistem, ia menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam membangun sistem produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah siap membantu penyelenggara untuk membangun ekosistem yang menopang keberlangsungan program ini. Kita ingin agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan cara itu, dampak positif program ini akan terasa lebih luas dan berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Florensio Mario, turut menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
“Setiap anak berhak mendapat manfaat program ini, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Targetnya, titik SPPG sudah terdata bulan Oktober dan didirikan pada November, sehingga awal tahun depan program dapat dijalankan secara penuh,” jelas Florensio.
Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat, agar NTT mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi contoh pelaksanaan Program MBG di kawasan timur Indonesia. (*/ab)
